Pemkab Pohuwato Perkuat Budaya Antikorupsi di Seluruh OPD

RRI.CO.ID, Gorontalo – Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengapresiasi pendampingan, pembinaan, dan penguatan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 serta tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 bagi pemerintah daerah di wilayah Gorontalo.

Pemkab Pohuwato berkomitmen menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur pemerintah. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dibangun melalui sistem pemerintahan yang transparan, profesional, akuntabel, dan berintegritas.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas arahan dan pembinaan yang diberikan. Semoga sinergi antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus terjalin dengan baik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi," ujar Iskandar.

Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tindak lanjut rekomendasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang disampaikan Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh.

Dalam paparannya, Irfan menjelaskan berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan seluruh rekomendasi KPK ditindaklanjuti secara optimal oleh setiap perangkat daerah.

Menurutnya, hasil rapat koordinasi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh OPD dalam menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan integritas, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.