Meningkatnya Konflik Sosial, 281 Selama 2023

KBRN, Gorontalo : Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), tahun 2023 mencatat adanya 281 peristiwa konflik sosial di Indonesia. Sementara itu, pada periode Januari hingga Maret 2024, telah terjadi 83 peristiwa konflik serupa. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial masih menjadi masalah signifikan yang memerlukan perhatian serius.

Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton, menekankan pentingnya peran strategis Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Tim ini berada di garis depan dalam menghadapi masyarakat dan perlu mengoptimalkan sinergi serta koordinasi untuk mencegah potensi konflik sosial, terutama gesekan antar pendukung calon yang jika tidak ditangani sejak dini dapat berdampak luas.

“Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memiliki peran strategis dalam setiap tahapan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Tim Terpadu juga perlu mengoptimalkan peran sinergi dan koordinasi untuk mencegah potensi konflik sosial terlebih gesekan antar pendukung calon yang jika tidak ditangani secara dini dapat berdampak luas,” ujar Yosef pada Rapat Koordinasi di Aula Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Rabu (5/6/2024).

Yosef mengungkapkan bahwa dalam Pilkada serentak 2024, terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan keterbelahan atau polarisasi politik. Faktor-faktor tersebut meliputi sikap tidak menghargai pilihan atau intoleransi, penyebaran berita hoaks, politik pecah belah, fanatisme politik, peran buzzer di media sosial, isu SARA, serta meningkatnya angka peristiwa konflik di daerah. Yosef menekankan pentingnya antisipasi ketat terhadap hal-hal tersebut.

“Sejumlah catatan kritis mengenai potensi kerawanan pilkada serentak yang dapat mengarah pada konflik sosial tersebut tentu perlu ditangani agar Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga terbangun suasana keharmonisan dalam kehidupan masyarakat,” lanjutnya.

Isu politik, sosial, dan budaya (poleksosbud) menjadi konflik paling dominan. Oleh karena itu, Yosef mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama menangani hal-hal yang tidak diinginkan. Ia menekankan pentingnya penanganan konflik sosial secara komprehensif, terkoordinasi, dan tepat sasaran melalui langkah-langkah pencegahan, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

“Konflik sosial menjadi isu yang sangat urgensi untuk bersama-sama kita lakukan penanganan secara komprehensif, terkoordinasi, dan tepat sasaran, dengan langkah-langkah pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik, melalui penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial,” pungkasnya.

Dengan demikian, upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berlangsung damai dan harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.