RRI.CO.ID, Gorontalo – Program Pasar 1001 Malam mulai ramai diperbincangkan sebagai upaya membuka akses pasar bagi pelaku UMKM, namun implementasinya di lapangan masih terbatas dan belum merata secara nasional. Program ini muncul sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas publik dan aset negara yang belum optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Gagasan tersebut pertama kali mengemuka dalam pembahasan tingkat pusat pada November 2025, yang menekankan pentingnya ruang promosi dan pemasaran bagi UMKM.

Pasar 1001 Malam kemudian diposisikan sebagai sarana display, eksibisi, dan transaksi langsung antara pelaku usaha dan masyarakat.

Namun demikian, konsep ini bukan program seragam yang wajib dilaksanakan di seluruh daerah, melainkan bagian dari strategi besar pemanfaatan ruang publik.

Kebijakan ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur alokasi fasilitas publik untuk mendukung UMKM.

Uji coba konsep dilakukan lebih dulu melalui kegiatan Festival Jejak Jajanan Nusantara di Jakarta sebagai model awal sebelum peluncuran resmi.

Pelaksanaan perdana Pasar 1001 Malam digelar di Banda Aceh pada Maret 2026 dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan bazar, tetapi juga layanan pendampingan usaha, edukasi, hingga fasilitas sosial bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program ini mampu mencatat perputaran ekonomi puluhan juta rupiah dalam waktu singkat.

Meski demikian, dampak program ini masih bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mereplikasi dan mengembangkan konsep serupa.

Ke depan, Pasar 1001 Malam dinilai berpotensi menjadi solusi akses pasar, namun memerlukan konsistensi implementasi agar benar-benar dirasakan pelaku usaha kecil.

AP