KBRN, Gorontalo : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Gorontalo, Nurainsyah Kadir, memberikan apresiasi terhadap perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota tersebut. Menurutnya, Kota Gorontalo saat ini telah menjadi salah satu daerah dengan banyak pelaku UMKM, yang tersebar di berbagai sudut kota, berkat dukungan penuh dari pemerintah kota.

"Kita bisa lihat sekarang, Alhamdulillah untuk UMKM Kota Gorontalo tidak bisa dipungkiri, di mana-mana di setiap sudut kota banyak UMKM. Karena pemerintah kota Gorontalo, dalam hal ini Pak Wali Kota, memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Gorontalo, khususnya, tapi pada umumnya seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo," ujar Nurainsyah Kadir Pada Dialog Interaktif, Kamis (13/11/25).

Nurainsyah mengungkapkan bahwa hasil pendataan yang telah dilakukan oleh pihaknya menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Gorontalo tidak hanya berasal dari wilayah kota saja, tetapi juga dari kabupaten-kabupaten lain seperti Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo menjadi pusat berkembangnya UMKM di wilayah Provinsi Gorontalo.

Namun, meskipun sektor UMKM terus berkembang pesat, Nurainsyah mengakui masih ada kendala besar yang dihadapi para pelaku UMKM, terutama terkait dengan akses permodalan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah sulitnya memperoleh modal usaha, terutama karena adanya ketentuan standar yang cukup ketat dalam pemberian kredit oleh bank, termasuk persyaratan BI Checking.

"Terkait dengan akses permodalan sendiri, Pak Wali Kota mengakui, karena ini banyak keluhan dari masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mereka itu susah untuk mendapatkan modal karena apa? Standar dari kredit BUMN itu sendiri, apalagi terkait dengan BI Checking," kata Nurainsyah.

Sebagai solusi, Nurainsyah menjelaskan bahwa Wali Kota Gorontalo, yang menyadari pentingnya akses modal bagi UMKM, telah mencoba melakukan lobi dengan Bank BTN (Bank Tabungan Negara) agar para pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman tanpa syarat BI Checking dan tanpa agunan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM, terutama yang baru memulai usaha atau yang kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan.

"Kalau KUR (Kredit Usaha Rakyat) itu dengan modal sampai dengan maksimal 100 juta itu kan yang pertama tidak perlu agunan. Tapi karena kendala di BI Checking, itu banyak yang penolakannya. Sehingga kemarin Pak Wali mencoba lobi dengan Bank BTN, bagaimana bisa tanpa ada BI Checking, tanpa agunan, para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan akses modal itu," jelasnya.

Nurainsyah juga menambahkan bahwa pihaknya sedang dalam proses komunikasi lebih lanjut dengan Bank BTN untuk merealisasikan program tersebut, dengan rencana pemberian pinjaman yang lebih kecil terlebih dahulu, yakni maksimal 5 juta rupiah. Hal ini diharapkan dapat memberi peluang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha tanpa syarat yang memberatkan.

"Ini masih kami komunikasikan dengan Bank BTN ini, biar programnya Pak Wali itu bisa terealisasi. Kita coba dulu maksimal 5 juta, agar para pelaku UMKM bisa mendapatkan permodalan," tutup Nurainsyah.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan akses permodalan bagi UMKM di Kota Gorontalo dapat lebih mudah dan terbuka, serta dapat mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang sudah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. (RA)