Ekonomi Tumbuh Tinggi, namun Lapangan Kerja & Kesejahteraan Patut Dipertanyakan

RRI.CO.ID, Gorontalo – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang mencapai 7,68 persen pada Triwulan I Tahun 2026 dinilai menjadi capaian yang patut diapresiasi. Namun di balik tingginya angka pertumbuhan tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai kualitas lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sekaligus ekonom Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Herwin Mopangga, menilai pertumbuhan ekonomi tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan, terutama dalam aspek kualitas pekerjaan dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Menurutnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Gorontalo pada Februari 2026 berada di angka 3,17 persen dengan tambahan jumlah pekerja mencapai 33.836 orang dalam setahun terakhir. Namun di saat yang sama, proporsi pekerja penuh mengalami penurunan dari 70,08 persen menjadi 62,33 persen. Sebaliknya, jumlah pekerja paruh waktu meningkat tajam dari 23,10 persen menjadi 29,82 persen.

Kondisi tersebut menggambarkan munculnya fenomena pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara kuantitas, tetapi belum menghadirkan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Banyak pekerja tercatat bekerja secara statistik, tetapi jam kerja, pendapatan, dan perlindungan sosial mereka dinilai belum memadai.

Herwin menyebut, jika ditambah dengan jumlah setengah pengangguran yang mencapai lebih dari 50 ribu orang, maka total masyarakat yang bekerja di bawah kapasitas penuh mencapai lebih dari 244 ribu orang atau sekitar 38 persen dari total pekerja di Gorontalo. Situasi ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerentanan ekonomi masyarakat.

Ia juga menyoroti masih dominannya sektor pertanian dalam struktur ekonomi Gorontalo. Sektor pertanian tercatat menyumbang 36,46 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menyerap 32,75 persen tenaga kerja. Meski menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, sebagian besar komoditas unggulan seperti jagung, kelapa, dan hasil perikanan masih dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambahnya lebih banyak dinikmati daerah lain.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan memang tumbuh hingga 29,34 persen secara tahunan, namun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil, yakni 5,54 persen. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa hilirisasi industri di Gorontalo belum berjalan optimal.

Persoalan ketenagakerjaan juga terlihat dari tingginya pengangguran lulusan pendidikan formal. Tingkat pengangguran lulusan SMK tercatat mencapai 7,67 persen, lebih tinggi dibanding lulusan SMA sebesar 3,83 persen. Sementara lulusan perguruan tinggi juga memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata provinsi.

Fenomena tersebut dianggap menjadi bukti adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja di daerah. Kurikulum pendidikan dinilai belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan sektor-sektor strategis yang berkembang di Gorontalo.

Selain tantangan ketenagakerjaan, Herwin turut menyoroti persoalan demografi. Berdasarkan data SUPAS 2025, Gorontalo telah memasuki fase ageing population dengan proporsi lansia mencapai 10,48 persen. Sebagian besar lansia masih mengandalkan pekerjaan sebagai sumber penghidupan karena belum memiliki perlindungan pensiun yang memadai.

Di tengah kondisi itu, generasi muda Gorontalo dinilai semakin terbuka terhadap peluang kerja di luar daerah. Kota Gorontalo bahkan tercatat mengalami migrasi neto negatif, yang menunjukkan lebih banyak penduduk produktif keluar dibanding yang masuk.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Herwin mendorong lima agenda utama yang perlu segera dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan. Mulai dari memperkuat hilirisasi industri berbasis komoditas lokal, membangun pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, memperkuat ekonomi kreatif dan ekosistem digital, memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal, hingga memperbaiki kualitas dan pola belanja pemerintah daerah agar lebih produktif.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Tanpa transformasi struktural yang serius, pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan hanya menjadi angka statistik tanpa dampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat Gorontalo.