RRI.CO.ID,Gorontalo - Suasana Aula Ambua, KPPN Gorontalo, Kamis (27/8), terasa berbeda. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), beberapa Kepala dan perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta para pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Gorontalo berkumpul dalam satu forum untuk mengevaluasi perjalanan pelaksanaan anggaran sekaligus memberikan apresiasi kepada mitra kerja yang mencatatkan kinerja terbaik. Kegiatan yang diselenggarakan KPPN Gorontalo tersebut mengusung rangkaian agenda Treasury Award Semester I Tahun 2026, Press Release APBN sampai dengan Juli 2026, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, serta Eksternalisasi Antikorupsi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Bagi KPPN Gorontalo, kegiatan ini bukan sekadar seremoni pemberian penghargaan.
Treasury Award menjadi bentuk apresiasi sekaligus pengakuan atas komitmen, kedisiplinan, dan profesionalisme para mitra kerja dalam mengelola keuangan negara. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemantik semangat untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran.
Pada sesi Treasury Award, sebanyak tiga pemerintah daerah menerima penghargaan atas kinerja terkait penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD). Apresiasi ini menjadi penting mengingat TKD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Hingga Juli 2026, realisasi Transfer ke Daerah di wilayah kerja KPPN Gorontalo telah mencapai Rp2,42 triliun atau sekitar 61 persen dari pagu. Dana tersebut menjadi salah satu sumber daya penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya pemerintah daerah, apresiasi juga diberikan kepada 37 satuan kerja mitra KPPN Gorontalo yang menunjukkan prestasi dalam berbagai kategori. Penghargaan mencakup sejumlah aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari Capaian IKPA Terbaik, Inisiasi Digipay Terbaik, Pengelolaan Gaji dan SPM Terbaik, hingga Penyampaian LPJ Bendahara dan LK 2025 Audited tercepat dan terlengkap. Ragam kategori tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran dapat direalisasikan.
Ketepatan waktu, kualitas administrasi, kepatuhan, inovasi digital, dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dari tata kelola keuangan negara yang berkualitas. Penghargaan ini sekaligus menjadi pesan bahwa setiap perbaikan kecil dalam proses pengelolaan keuangan memiliki arti penting. Ketelitian dalam menyusun dokumen, ketepatan waktu penyampaian laporan, optimalisasi digitalisasi pembayaran, hingga konsistensi menjaga kualitas pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari upaya bersama menghadirkan pengelolaan APBN yang semakin baik.
Selain memberikan apresiasi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk melihat perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Gorontalo. Sampai dengan 31 Juli 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp930,11 miliar, terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp564,52 miliar dan PNBP sebesar Rp365,59 miliar. Penerimaan perpajakan tumbuh 23,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan PNBP mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 87,9 persen.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara telah mencapai Rp4,75 triliun atau sekitar 59 persen dari pagu, tumbuh 15,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut terus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Dari perspektif ekonomi regional, kinerja tersebut berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi Gorontalo. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Gorontalo tumbuh 6,20 persen secara year on year, sementara inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 2,95 persen (yoy). Dukungan pembiayaan bagi sektor UMKM juga terus berjalan melalui KUR dan pembiayaan Ultra Mikro. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam percepatan kualitas belanja dan optimalisasi digitalisasi pembayaran pemerintah melalui CMS dan Kartu Kredit Pemerintah. KPPN Gorontalo mendorong satuan kerja untuk semakin memanfaatkan kanal pembayaran digital sebagai bagian dari transformasi pengelolaan keuangan negara.
Menariknya, rangkaian kegiatan tidak berhenti pada angka-angka kinerja. Setelah berbicara mengenai realisasi anggaran dan memberikan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi, peserta diajak melihat fondasi yang menopang seluruh capaian tersebut: integritas. Dalam sesi Eksternalisasi Antikorupsi dan Pembangunan Zona Integritas, KPPN Gorontalo mengingatkan bahwa sistem yang baik dan teknologi yang semakin maju harus berjalan beriringan dengan integritas aparatur. "Korupsi bukan masalah jabatan, melainkan masalah integritas," menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan. Korupsi pun tidak selalu bermula dari perkara besar. Sering kali, ia dimulai dari pembiaran terhadap hal kecil—"sekali saja", kemudian menjadi "biasanya", hingga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Melalui konsep Fraud Triangle, peserta juga diajak memahami bahwa korupsi dapat muncul ketika tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi bertemu. Karena itu, pengendalian internal memang penting, tetapi pengendalian diri memiliki peran yang tidak kalah fundamental. Pesan tersebut menjadi semakin relevan dalam pengelolaan APBN. Setiap keputusan, transaksi, laporan, hingga tanda tangan memiliki konsekuensi dan tanggung jawab. Integritas pada akhirnya bukan sekadar slogan, melainkan keselarasan antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan.
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga menjadi bagian penting dari kegiatan. WBK/WBBM tidak dipandang sebagai tujuan akhir ataupun sekadar predikat. Yang lebih penting adalah perubahan budaya kerja yang mampu menghadirkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan prima. Ada satu istilah menarik yang disampaikan dalam sesi tersebut: "virus kebaikan." Jika biasanya virus dihindari, maka virus integritas justru harus disebarkan seluas-luasnya. Menularkan kedisiplinan, pelayanan prima, budaya antikorupsi, dan kebiasaan bekerja secara jujur menjadi cara sederhana untuk membangun ekosistem birokrasi yang sehat. Semakin banyak yang "tertular", semakin baik.
Treasury Award Semester I 2026 akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang memperoleh penghargaan dan siapa yang belum. Lebih jauh, kegiatan ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa kinerja dan integritas harus berjalan beriringan. Capaian IKPA yang tinggi akan semakin bermakna ketika dibangun melalui proses yang transparan. Digitalisasi pembayaran akan semakin bermanfaat ketika digunakan secara bertanggung jawab. Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu akan semakin bernilai ketika mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Karena itu, penghargaan kepada tiga pemerintah daerah dan 37 satuan kerja bukanlah garis akhir. Ia adalah titik apresiasi sekaligus titik tolak untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Di Aula Ambua KPPN Gorontalo, 27 Agustus 2026, pesan itu terasa cukup jelas: APBN bukan hanya soal angka yang terserap, tetapi tentang amanah yang harus dijaga dan manfaat yang harus sampai kepada masyarakat. Dan ketika kinerja terbaik bertemu dengan integritas, di situlah pengelolaan keuangan negara benar-benar memberikan arti.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....