RRI.CO.ID, Gorontalo – Kinerja ekonomi Provinsi Gorontalo hingga awal tahun 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Gorontalo tumbuh 6,12 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,39 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga di daerah juga tetap terjaga. Inflasi Gorontalo pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,60 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti pada kegiatan Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter yang melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, di Aula Dulohupa Kanwil DJPb, Kamis 30 April 2026. Forum ini menjadi wadah penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter di daerah.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo pada 2025 mencapai 72,62 dan masuk kategori tinggi. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,23 persen, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 12,62 persen.

“Di sektor primer, daya beli petani dan nelayan juga mengalami peningkatan. Hal itu tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 122,88 serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 114,44 pada Maret 2026,” .

Sementara itu, dukungan fiskal melalui APBN tetap menjadi penopang utama ekonomi daerah. Hingga 31 Maret 2026, realisasi belanja negara di Gorontalo mencapai Rp2,45 triliun atau 26,89 persen dari total pagu anggaran. Belanja tersebut difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Sementara pendapatan negara di Gorontalo terealisasi sebesar Rp303,92 miliar atau 18,94 persen dari target. Belanja negara di daerah masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berfungsi sebagai bantalan fiskal daerah. Pemerintah menilai ruang percepatan belanja produktif masih terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui penyaluran pembiayaan produktif. Hingga Maret 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Gorontalo mencapai Rp156,85 miliar kepada 3.162 debitur.

Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp31,95 miliar kepada 4.900 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima manfaat terbesar.

Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 177.534 keluarga penerima manfaat dengan total nilai Rp115,04 miliar hingga akhir Maret 2026.

Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, sebanyak 729 desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo telah membentuk Koperasi Merah Putih. Hingga akhir April 2026, pembangunan gerai koperasi terus dipercepat sebagai sarana distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus penguatan UMKM di tingkat desa.

Dari sisi perpajakan, KPP Pratama Gorontalo mencatat penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp217,07 miliar hingga Maret 2026, tumbuh 14,06 persen (yoy). Penerimaan didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor administrasi pemerintahan, disusul perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di daerah.

Sementara itu, KPKNL Gorontalo melaporkan nilai Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola di Provinsi Gorontalo per 31 Maret 2026 mencapai Rp26,51 triliun. Sepanjang Maret 2026, terjadi penambahan nilai aset sebesar Rp76,1 miliar, terutama dari sektor infrastruktur strategis.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tercatat realisasi Rp4,33 miliar dari pengelolaan aset atau 24,6 persen dari target, Rp120,78 juta dari lelang, serta Rp1,25 juta dari piutang negara.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui koordinasi fiskal dan moneter yang erat, agar APBN tetap menjadi instrumen adaptif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. (RA)