KBRN, Gorontalo : Penyerapan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Gorontalo tahun ini tercatat masih rendah. Hingga triwulan keempat, baru sekitar 73% dari alokasi APBN yang terserap.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Gorontalo, Adnan Wimbyarto, penurunan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan sejak awal tahun ini. Adnan menjelaskan, efisiensi anggaran ini berdampak pada penurunan penyerapan anggaran yang semula diperkirakan lebih cepat. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa tidak ada kendala serius dalam hal pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di APBD Provinsi Gorontalo malah lebih tinggi, yakni mencapai 88%.

"APBN tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di awal tahun, sudah ada kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di seluruh satuan kerja, sehingga meskipun ada anggaran yang belum terserap, hal ini bukan karena ketidakmampuan dalam melaksanakan program. Melainkan karena adanya pengetatan yang dilakukan," jelas Kakanwil kepada RRI seusai kegiatan Press Conference ALCo Regional, Makro Ekonomi, Keuangan, dan Moneter Lo Hulonthalo bertempat di Aula Mohuyula, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Selasa (25/11/25).

"Saat ini, kita sudah memasuki triwulan keempat, dan beberapa program baru mulai diluncurkan, sehingga penyerapan anggaran mulai meningkat. Namun, memang benar, ada perbedaan antara APBN dan APBD. Di Gorontalo, program APBD berjalan lebih cepat karena tidak ada kebijakan efisiensi yang ketat seperti di APBN," Tambah Adnan

Kakanwil DJPb Gorontalo Adnan Wimbyarto menegaskan, meskipun penyerapan APBN masih 73%, pihaknya bersama dengan satuan kerja di Gorontalo terus bekerja keras untuk mempercepat proses tersebut. Ia berharap, dengan kebijakan yang sudah dikoordinasikan dan langkah-langkah yang diambil, penyerapan APBN di Gorontalo akan semakin meningkat menjelang akhir tahun.

"Kami sudah melakukan koordinasi dan mengundang satuan kerja untuk mempercepat pengajuan pembayaran, kami berharap tidak ada lagi kendala yang menghambat proses ini," ujarnya

"Kami optimistis, meskipun ada pengetatan anggaran di awal, penyerapan bisa maksimal di akhir tahun," tutup Adnan.

Adnan juga mengungkapkan, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Gorontalo, tetapi juga di tingkat nasional. Penyerapan anggaran di tingkat pusat memang terhitung lebih rendah pada beberapa bulan awal tahun karena adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan secara nasional. Namun, seiring berjalannya waktu, diharapkan penyerapan anggaran ini akan semakin baik seiring dengan berjalannya program-program prioritas yang telah dipersiapkan.

Meskipun penyerapan anggaran masih tertinggal, pemerintah daerah dan pusat berkomitmen untuk bekerja keras dalam mengoptimalkan sisa anggaran yang ada. Pihak DJPb Gorontalo berharap agar seluruh anggaran yang tersedia dapat terserap dengan maksimal pada penghujung tahun 2025, guna mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. (RA)