Pemda Diminta Optimalkan PAD Kurangi Ketergantugan TKD

  • 22 Jan 2025 13:44 WIB
  •  Gorontalo

KBRN, Gorontalo : Realisasi Pendapatan APBD, Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7,27 triliun. Pendapatan didominasi oleh komponen Pendapatan Transfer.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo Adnan Wimbyarto pada Press Conference APBN Lo Hulonthalo periode realisasi sampai dengan 31 Desember 2024, Senin (20/01/25).

Menurut Kakanwil, penyumbang utama komponen pendapatan masih didominasi oleh PAD Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan. Sementara Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp7,10 triliun yang didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar 45,89 persen dari total realisasi Belanja Daerah.

“Kinerja APBD, berdasarkan data SIKRI realisasi Pendapatan APBD Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7,27 triliun, didominasi oleh komponen Pendapatan Transfer. Pada Komponen PAD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan tetap menjadi penyumbang utama,” ujar Adnan

Guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, pemerintah daerah perlu untuk melakukan optimalisasi peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap TKD. Sementara itu pada sisi Belanja perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui pelaksanaan program yang efektif dan efisien serta mampu menghasilkan output dan outcome yang relevan.

“Sementara Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp7,10 triliun yang didominasi oleh komponen Belanja Pegawai (45,89 persen dari total realisasi Belanja Daerah). Dalam Upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dar ipusat, pemerintah perlu untuk melakukan optimalisasi peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap TKD,” tambahnya

“Sementara itu pada sisi Belanja perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui pelaksanaan program yang efektif dan efisien serta mampu menghasilkan output dan outcome yang relevan,” ucap Adnan Wimbyarto. (RA)


google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....