KBRN, Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya memperbaiki dan membenahi infrastruktur publik yang rusak akibat bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di daerah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, dalam Dialog Gorontalo Hari Ini, Selasa (21/01/2025).

Suleman Lakoro menjelaskan, kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan terjadi akibat meluapnya sungai yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan bencana alam lainnya. "Sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan keberadaan infrastruktur di Kabupaten/Kota, pemerintah daerah senantiasa memberikan perhatian terhadap perbaikan fasilitas publik dimaksud," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, secara terus-menerus mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan infrastruktur. Menurutnya, tahun 2025 ini, pemerintah daerah telah menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan dan jembatan di beberapa kecamatan.

"Untuk tahun 2025 ini, pemerintah daerah mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk perbaikan dan pembenahan jalan yang ada di beberapa kecamatan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum akan memperbaiki beberapa ruas jalan di kecamatan Atinggola dan Anggerek," jelas Sekda Suleman.

Namun, lanjutnya, terkait dengan pemeliharaan jalan yang ada di daerah, pemerintah daerah belum dapat melaksanakannya secara maksimal mengingat keterbatasan anggaran yang ada saat ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap ada tambahan alokasi anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti jalan dan jembatan, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat infrastruktur guna mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian di daerah tersebut, terutama setelah dampak bencana alam yang mengganggu kelancaran transportasi dan aktivitas publik.