RRI.CO.ID, Gorontalo - Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan platform Open Data Gorontalo melalui Portal PENTAGON sebagai upaya memperkuat tata kelola data dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, Senin, 18 Mei 2026 di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo.

Peluncuran tersebut turut melibatkan kerja sama Pemerintah Australia melalui program SKALA dan Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di daerah.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kedutaan Besar Australia, dan Bappenas dalam pengembangan sistem data daerah.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi yang selama ini sudah terjalin antara Kedutaan Besar Australia dan Bappenas dalam rangka kita mewujudkan Satu Data Indonesia,” ujar Gusnar.

Menurutnya, keberhasilan program Satu Data Indonesia sangat bergantung pada dukungan daerah melalui integrasi data dari berbagai sumber, mulai dari kabupaten/kota, kementerian, lembaga hingga perguruan tinggi.

“Data yang menjadi acuan kita semua dalam pengambilan kebijakan pembangunan harus berasal dari data yang akurat dan dapat dianalisis lebih lanjut,” tambahnya.

Gusnar juga memastikan keamanan data dalam Portal PENTAGON telah menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Jadi soal kebocoran data atau datanya jatuh kepada orang yang tidak berhak, itu juga sudah kita antisipasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, mengaku bangga dapat hadir dalam peluncuran portal Open Data PENTAGON di Gorontalo.

“Atas nama Pemerintah Australia dan Kedutaan Besar Australia saya menyampaikan selamat besar kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas terciptanya dan peluncuran portal satu open data PENTAGON,” kata Gita.

Ia mengatakan Pemerintah Australia melalui program SKALA mendukung penguatan tata kelola data, sistem perencanaan, dan penganggaran berbasis bukti di Gorontalo.

“Kedutaan Australia ingin meneruskan kerja sama ini supaya pengambilan keputusan bisa dilakukan secara inklusif dan efisien serta menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menilai inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi langkah penting dalam penguatan tata kelola data daerah.

“Apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Gorontalo ini merupakan inisiatif dan inovasi dari provinsi,” ujar Maliki.

Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui program Satu Data Indonesia akan memperkuat aspek standarisasi dan integrasi proses bisnis antar perangkat daerah.

“Data yang keluar dari portal ini menjadi data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi satu-satunya data yang digunakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, Team Leader Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Kemitraan Australia–Indonesia (SKALA), Petrarca Karetji, menegaskan bahwa fokus utama program SKALA adalah pemanfaatan data untuk peningkatan layanan dasar bagi masyarakat rentan.

“Fokus kami bukan pada aspek datanya tetapi sebenarnya pada pemanfaatan data sehingga masyarakat rentan yang terrepresentasi di dalam data ini betul-betul bisa menerima layanan dasar yang lebih baik,” tutur Petrarca.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan data sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Data ini tidak dipegang atau dikelola langsung oleh tim SKALA tetapi oleh pihak yang berwenang di Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.