BPS dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Data Ekonomi Gorontalo

RRI.CO.ID, Gorontalo - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan data mengenai aktivitas usaha, ekonomi dan ketenagakerjaan di Gorontalo.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan pelaksanaan SE2026 membutuhkan dukungan berbagai lembaga karena aktivitas ekonomi masyarakat tersebar pada beragam sektor dan skala usaha.

SE2026 merupakan pendataan lengkap terhadap aktivitas usaha dan ekonomi di Indonesia, dengan pengecualian sektor administrasi pemerintahan. Data yang dihasilkan nantinya diharapkan memberikan gambaran lebih utuh mengenai struktur perekonomian dan perkembangan dunia usaha di daerah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sanco Simanullang menilai data ekonomi dan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan erat. Karena itu, kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk menghasilkan informasi yang dapat mendukung perumusan kebijakan.

“Data ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, sinergi BPS dan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk menghasilkan informasi yang akurat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan,” ucap Sanco Simanullang, Senin 31 Agustus 2026.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki data dan informasi terkait pekerja formal maupun informal yang berada di berbagai sektor usaha. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung pemetaan kondisi ketenagakerjaan sebagai bagian dari gambaran ekonomi daerah.

“Melalui kolaborasi ini, kita berharap dapat memberikan kontribusi terhadap tersedianya data yang lebih baik mengenai pelaku usaha, tenaga kerja dan kondisi ekonomi di Gorontalo,” kata Sanco.

Ia menambahkan, data yang semakin lengkap juga dapat membantu pemerintah memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemetaan pelaku usaha dan tenaga kerja dinilai penting untuk mengetahui kelompok pekerja yang sudah maupun belum mendapatkan perlindungan.

“Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sementara itu, Agus Sudibyo menilai keterlibatan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menyukseskan SE2026. Dukungan lintas lembaga diperlukan agar pendataan mampu menjangkau berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari usaha skala besar hingga usaha kecil dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kolaborasi BPS dan BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya diharapkan dapat diperkuat melalui sosialisasi dan dukungan terhadap proses pendataan sesuai ketentuan. SE2026 diharapkan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih lengkap sehingga dapat menjadi pijakan pembangunan Gorontalo yang lebih tepat sasaran dan sekaligus mendukung perluasan perlindungan pekerja.