RRI.CO.ID, Gorontalo – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gorontalo Utara, Ayis Yusuf, menghadiri Rapat Persiapan Pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung REDAM) yang diselenggarakan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Kegiatan tersebut menjadi tahapan awal berupa sosialisasi sekaligus pembahasan mekanisme pembentukan Kampung REDAM. Rapat diikuti unsur pemerintah daerah, di antaranya Badan Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum Kabupaten, Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta instansi terkait lainnya.

Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung REDAM) merupakan desa, kelurahan, atau wilayah administratif setingkat yang dibina Kementerian HAM maupun dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai kampung binaan. Program ini bertujuan menciptakan ruang hidup yang damai melalui penyembuhan luka pascakonflik, penguatan solidaritas sosial, penerapan keadilan restoratif berbasis kearifan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan Kampung REDAM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Upaya tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, tertib, serta sejahtera.

Dalam pemaparannya dijelaskan, Kampung REDAM akan dibentuk di desa atau wilayah yang pernah mengalami konflik, baik konflik berskala besar, konflik yang berulang, konflik yang jarang terjadi, maupun konflik berskala kecil. Penetapan lokasi akan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tim bersama instansi terkait.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara, Ayis Yusuf, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam membangun budaya damai, memperkuat persatuan masyarakat, serta mendorong penyelesaian konflik secara humanis dan berkeadilan.