RRI.CO.ID, Gorontalo - Polsek Wonosari menunjukkan komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dengan mengawal Sidang Paripurna BPD Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Dimito Senin 30 Maret 2026 ini membahas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (LKPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Kehadiran personel Polri, diantaranya Kanit Binmas Polsek Wonosari Aipda Iswiratno Katili dan Bhabinkamtibmas Brigpol Abdul Rofii, menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel.

Sidang turut dihadiri Sekcam Wonosari Mulyadi Muntalib, Kepala Desa Dimito Oldy Prio Anggoro, Koordinator Pendamping Desa Harwanto, Ketua BPD Mohamad Faisal, anggota BPD, perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Agenda sidang mencakup penyampaian laporan oleh kepala desa, penyerahan dokumen fisik, tanggapan dan evaluasi dari BPD, hingga penandatanganan berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa selama tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, pihak kecamatan menekankan pentingnya penyusunan laporan sesuai regulasi, termasuk perencanaan yang matang serta pemerataan pembangunan guna menghindari kecemburuan sosial di tingkat dusun.

Kanit Binmas Polsek Wonosari juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menghadapi musim panen tebu yang berpotensi meningkatkan mobilitas warga pendatang.

“Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga kamtibmas, termasuk melakukan pendataan terhadap pendatang guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap Aipda Iswiratno Katili.

Selain itu, dalam sidang juga terungkap adanya penurunan Dana Desa sekitar Rp243 juta yang berdampak pada keterbatasan pembangunan infrastruktur, meski prioritas anggaran tetap difokuskan pada kebutuhan dasar seperti siltap perangkat, kesehatan, dan bantuan sosial.

Kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga selesai, sekaligus menjadi wujud sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, tertib, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.