RRI.CO.ID, Gorontalo - Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, menerima sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir (IPMBP) di Rumah Dinas Wagub, Senin (20/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan kritis, termasuk temuan belatung pada makanan MBG yang sempat viral di masyarakat.

Ketua IPMBP, Usman Djauhari menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program MBG, melainkan mendorong adanya evaluasi menyeluruh agar implementasi di lapangan berjalan lebih baik.

“Pertama-tama kami tegaskan, kami tidak menolak program MBG. Kami mengapresiasi kehadiran program ini, namun ada persoalan dalam pengelolaan dan sistem yang perlu segera dibenahi agar tidak merugikan masyarakat,” ujar Usman.

Ia juga menyoroti dugaan adanya tekanan terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait kualitas makanan. Menurutnya, masyarakat sebagai penerima manfaat seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru merasa terbebani ketika menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Sementara itu, Kepala SPPG Desa Tihu, Bone Pesisir, Alwin Karim memberikan klarifikasi terkait temuan belatung pada makanan MBG yang menjadi sorotan publik.

Ia menjelaskan bahwa makanan yang didistribusikan ke sekolah pada awalnya dalam kondisi baik dan telah melalui uji kelayakan.

“Makanan yang kami distribusikan diterima dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Namun karena tidak dihabiskan, sisa makanan tersebut dibawa pulang dan baru dikonsumsi pada malam hari,” jelas Alwin.

Alwin menambahkan kemungkinan munculnya belatung terjadi akibat proses penyimpanan makanan setelah berada di luar kendali pihak SPPG. Menurutnya, faktor lingkungan seperti lalat dapat memicu munculnya larva jika makanan tidak disimpan dengan baik dalam kurun waktu tertentu.

Terkait isu intimidasi yang sempat mencuat, Alwin membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan klarifikasi dan tidak melakukan tekanan terhadap masyarakat.

“Kami datang hanya untuk klarifikasi, bukan untuk mengintimidasi. Prosesnya juga dimediasi langsung oleh pemerintah desa,” tambahnya.

Menyikapi permasalahan tersebut, Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara santun dan konstruktif.

Wagub menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan program. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Gorontalo agar memastikan kualitas makanan yang diberikan tetap terjaga.

“Tidak boleh ada bahan makanan yang tidak layak konsumsi. Kualitas harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi makanan, sayur maupun buah-buahan,” tegas Idah.

Dengan adanya dialog antara mahasiswa, pemerintah, dan penyelenggara program, diharapkan polemik yang terjadi dapat menjadi momentum evaluasi bersama.