Semenjak Menjadi Mualaf Netra

Tetap Bangkit Tanpa Menjual Kesedihan

Gema memakai istilah mualaf netra karena pernah mengalami perpindahan hidup yang tajam. Ia pernah berada di dunia orang melihat, lalu harus belajar dari awal.

Menurutnya, pengalaman itu berbeda dengan tunanetra yang sejak kecil sudah beradaptasi. Mualaf netra masih membawa ingatan tentang warna, wajah, dan kebebasan bergerak.

Ingatan tersebut bisa menjadi kekuatan, tetapi juga dapat berubah menjadi luka. Seseorang terus membandingkan hidup sebelum dan sesudah penglihatannya hilang.

Karena itu, Gema memahami ketika tunanetra baru mengalami tekanan psikologis mendalam. Mereka bisa kehilangan pekerjaan, keluarga, keberanian, bahkan keinginan untuk terus hidup.

Pengalaman seperti itu pernah ia temui saat mendampingi seorang pekerja migran Indonesia. Perempuan tersebut mengalami kecelakaan kerja di Singapura hingga menjadi tunanetra.

Saat dipulangkan ke Indonesia, tekanan hidup perempuan itu justru bertambah berat. Ia diceraikan suaminya, lalu sempat ingin mengakhiri hidup karena kehilangan harapan.

“Itu mau bunuh diri karena sudah stres, lalu saya kasih motivasi. Yang penting kamu mau belajar dulu,” ujarnya.

Gema kemudian hadir bukan hanya sebagai pengurus organisasi, tetapi juga sesama penyintas. Ia mengajak perempuan itu memahami bahwa hidup sebagai tunanetra masih dapat dijalani.

Pendampingan tersebut tidak berhenti pada kata-kata penghiburan semata. Gema membantu mengurus KTP dan Kartu Keluarga, lalu mengarahkannya mengikuti pelatihan.

Perempuan itu kemudian masuk sentra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dari sana, ia mulai belajar keterampilan dan perlahan menemukan keberanian hidupnya kembali.

“Sekarang dia baru sadar, ternyata saya bisa bermanfaat. Karena semua sudah ada garisnya,” katanya.

Kisah itu membuat Gema semakin yakin mualaf netra membutuhkan ruang aman. Mereka perlu bertemu orang senasib, agar tidak merasa berjalan sendirian.

Bagi Gema, advokasi tidak cukup hadir dalam bentuk program dan rapat. Advokasi harus menyentuh luka, ketakutan, dan harapan orang yang baru kehilangan penglihatan.

Kisah Awal Pertama Masuk Pertuni

Dari pengalaman hidupnya, Gema menolak menjadikan disabilitas sebagai cerita belas kasihan. Ia percaya penyandang tunanetra perlu dibantu bangkit melalui kemampuan dan kesempatan.

Kesedihan memang bagian dari perjalanan seseorang yang kehilangan penglihatan. Namun, kesedihan tidak boleh menjadi satu-satunya wajah penyandang disabilitas netra.

Gema ingin masyarakat melihat tunanetra sebagai manusia yang tetap memiliki daya. Mereka dapat belajar, bekerja, memimpin, dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Saya terinspirasi dari Gus Dur, sejarah tidak pernah membohongi Indonesia. Indonesia pernah dipimpin oleh penyandang disabilitas netra,” ujarnya.

Gema menjadikan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai salah satu sumber keyakinan. Baginya, hambatan penglihatan tidak pernah menghapus kapasitas seseorang untuk memimpin.

“Nah, ini yang lagi kita perjuangkan, bahwa kita bukan menjual kesedihan. Bukan belas kasihan,” ucapnya.

Pemahaman itu kemudian ia bawa dalam kerja kerja bersama Pertuni. Organisasi tersebut menjadi tempat Gema memperluas pengalaman pribadi menjadi gerakan bersama.

Dari Sebelas Anggota di Tuban

Gema pertama kali mengenal Persatuan Tunanetra Indonesia pada 2011 setelah lulus SMA. Saat itu, keluarganya diperkenalkan dengan Pertuni melalui dinas terkait di daerah.

Pada awalnya, Gema melihat Pertuni sebagai tempat berkumpul penyandang tunanetra. Namun, semakin lama, ia memahami organisasi itu memiliki peran advokasi penting.

Pertuni berdiri secara nasional di Surakarta pada 26 Januari 1966. Organisasi ini memperjuangkan hak penyandang disabilitas netra dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara hukum, Pertuni merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki akta notaris. Gema menjelaskan Pertuni berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Secara organisasi kami bukan di bawah Kementerian Sosial. Kami berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Saat ini, Pertuni telah hadir di 35 provinsi dari total 38 provinsi. Tiga provinsi yang belum terbentuk yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Di tingkat kabupaten dan kota, Pertuni sudah hadir di sekitar 300 daerah. Jumlah itu berasal dari total 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Pertuni juga berhasil menghimpun sekitar 6.000 anggota secara nasional. Jaringan itu menjadi ruang saling belajar bagi penyandang tunanetra dari berbagai latar.

Selain bergerak di Indonesia, Pertuni terhubung dengan World Blind Union. Gema menyebut jaringan internasional itu menjadi penghubung gerakan tunanetra tingkat dunia.

Namun, ketika pertama bergabung, Gema melihat kegiatan Pertuni masih sangat sederhana. Aktivitasnya lebih banyak berupa arisan, pertemuan rutin, dan kumpul-kumpul anggota.

“Masih arisan, kumpul-kumpul, pertemuan, kan tidak jelas. Akhirnya saya termotivasi untuk membangun gerakan,” ujarnya.

Bagi Gema, kegiatan seperti itu belum cukup menjawab persoalan penyandang tunanetra. Ia merasa organisasi harus bergerak lebih nyata, terutama untuk advokasi dan pemberdayaan.

Dari Daerah Menuju Nasional

Keinginan untuk menggerakkan Pertuni mendapat ruang ketika Gema dipercaya memimpin Tuban. Pada 2014, ia dicalonkan menjadi Ketua DPC Pertuni Kabupaten Tuban.

Saat mulai memimpin, Gema menemukan anggota aktif Pertuni Tuban hanya 11 orang. Angka itu terasa tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kondisi lapangan.

Rasa heran itu mendorong Gema meminta data penyandang disabilitas kepada Dinas Sosial. Dari data awal, terdapat lebih dari 5.000 penyandang disabilitas di Tuban.

Setelah disortir, terdapat sekitar 650 data khusus penyandang tunanetra. Namun, kejanggalan langsung terlihat karena nama Gema sendiri tidak masuk dalam data tersebut.

“Dari data 650 ini, nama saya tidak masuk. Akhirnya saya minta difasilitasi untuk mengecek data itu,” katanya.

Temuan itu membuat Gema meminta pengecekan lapangan dilakukan bersama dinas terkait. Hasilnya, tingkat kesalahan data disebut mencapai sekitar 90 persen.

Menurut Gema, kesalahan pendataan terjadi karena pemahaman disabilitas belum memadai. Di tingkat bawah, masyarakat masih sering menyebut semua kondisi sebagai orang cacat.

Akibatnya, mata minus dan mata plus sempat masuk dalam kategori tunanetra. Padahal, kondisi tersebut berbeda dengan disabilitas netra yang membutuhkan pendekatan khusus.

Saat itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga belum terbit. Karena itu, pemahaman mengenai ragam disabilitas belum tersusun kuat di lapangan.

Dari persoalan data tersebut, Gema mulai menyusun gerakan yang lebih konkret. Ia mengadakan pelatihan bagi anggota pemula, terutama tunanetra yang baru beradaptasi.

Pelatihan laptop juga diberikan untuk meningkatkan kompetensi anggota Pertuni Tuban. Gema tidak ingin pelatihan selesai begitu saja tanpa dampak jangka panjang.

“Percuma kalau diajarkan pelatihan laptop, kalau selesai tidak ada keberlanjutan. Karena itu, kami berikan laptopnya juga,” ujarnya.

Untuk mewujudkan program tersebut, Gema membangun komunikasi dengan banyak pihak. Dalam lima tahun, sejumlah kebutuhan anggota mulai terfasilitasi melalui jejaring tersebut.

Gerakan dari Tuban menjadi fondasi penting bagi langkah Gema berikutnya. Dari sana, ia mulai dipercaya membantu Pertuni di tingkat wilayah yang lebih luas.

Sertifikasi Profesi untuk Tunanetra

Pada 2016, Gema diminta bergabung dengan kepengurusan Pertuni Jawa Timur. Ia ditempatkan dalam Biro Pembinaan Cabang yang mengurus kabupaten dan kota.

Peran itu membuat Gema melihat persoalan tunanetra dalam skala lebih luas. Ia tidak lagi hanya membaca masalah Tuban, tetapi juga kebutuhan se-Jawa Timur.

Di tengah aktivitas organisasi, Gema tetap berusaha melanjutkan pendidikan. Pada 2018, ia sempat menempuh S2 di Malang selama satu semester.

Namun, perjalanan akademik itu harus diatur ulang setelah ia diterima sebagai CPNS. Kesibukan baru membuat Gema memilih melepas kepemimpinan Pertuni Kabupaten Tuban.

Meski melepas struktur kabupaten, Gema tidak meninggalkan Pertuni. Ia tetap bergerak di tingkat provinsi dan terus mendampingi penguatan cabang-cabang daerah.

Pada 2021, Gema dicalonkan menjadi Ketua Pertuni Jawa Timur. Masa kepemimpinannya berjalan untuk periode 2021 sampai 2026.

Belum selesai menjalankan periode tersebut, kepercayaan lebih besar datang dari tingkat nasional. Gema kemudian naik menjadi Ketua Umum DPP Pertuni hingga 2029.

Perjalanan itu menunjukkan bagaimana pengalaman pribadi dapat berubah menjadi kerja organisasi. Dari mualaf netra di Tuban, Gema tumbuh menjadi pemimpin gerakan nasional.

Keluarga yang Masih Menyembunyikan

Semakin jauh bergerak bersama Pertuni, Gema melihat persoalan yang lebih dalam. Tidak semua penyandang disabilitas netra mendapat dukungan dari keluarga sendiri.

Masih ada keluarga yang malu memiliki anggota penyandang disabilitas. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas disembunyikan dari lingkungan sosial.

“Saya pernah menemukan dulu masih ada yang dipasung. Itu bukan hanya Pertuni, tetapi bersama dinas sosial,” katanya.

Karena itu, Pertuni tidak hanya bekerja melalui rapat atau kegiatan formal. Organisasi juga turun bersama dinas sosial dan pemerintah desa untuk memberi edukasi.

Ketika ada data tunanetra, Pertuni berusaha mendatangi orang tersebut. Setelah itu, kebutuhan mereka dilihat berdasarkan kemampuan, usia, dan kondisi keluarga.

Jika masih mampu dilatih, mereka diarahkan mengikuti pelatihan teknologi. Jika masih mampu menempuh pendidikan, mereka didorong kembali masuk jalur belajar.

Sementara itu, mereka yang membutuhkan perawatan diarahkan mengakses bantuan pemerintah. Pendekatan tersebut dilakukan agar penanganan tidak disamaratakan untuk semua orang.

Gema sering mendengar keluarga berkata masih mampu merawat anggota disabilitas sendiri. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi keluarga tidak selalu sama selamanya.

“Iya kalau orang tuanya hidup lebih lama. Kalau orang tuanya meninggal dulu, siapa yang mengurus,” ucapnya.

Karena itu, keluarga perlu membuka akses bagi penyandang disabilitas sejak awal. Kesempatan belajar dan berjejaring akan menjadi bekal ketika keluarga tidak selalu mendampingi.

Pendidikan dan Kesehatan sebagai Fondasi

Dari berbagai persoalan lapangan, Gema menempatkan pendidikan sebagai prioritas Pertuni. Pendidikan dianggap fondasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa mengecualikan penyandang disabilitas.

Gema sendiri merasakan manfaat pendidikan melalui dukungan negara. Ia mendapat manfaat program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Kementerian Keuangan.

“Pendidikan menjadi fondasi dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.

Bagi Gema, pengalaman itu menunjukkan bahwa negara dapat hadir secara nyata. Karena itu, ia ingin lebih banyak penyandang tunanetra mendapat kesempatan pendidikan tinggi.

Ia bahkan memiliki cita-cita agar Indonesia melahirkan profesor tunanetra. Menurutnya, dokter tunanetra mulai bermunculan, tetapi profesor tunanetra belum menjadi kenyataan.

Setelah pendidikan, persoalan kesehatan juga menjadi perhatian besar Pertuni. Gema menyebut akses BPJS belum merata bagi seluruh penyandang disabilitas netra.

Sebagian anggota memang memiliki BPJS karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun, banyak anggota lain masih belum mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah.

Selain BPJS, persoalan surat keterangan disabilitas juga sering muncul di lapangan. Di beberapa layanan kesehatan, surat tersebut masih disamakan dengan surat sehat.

“Ketika meminta surat keterangan disabilitas, yang diberikan adalah surat sehat. Ini kan salah,” katanya.

Menurut Gema, kekeliruan itu terjadi karena instrumen penilaian belum tersedia jelas. Pertuni pun berupaya membangun komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk merumuskannya.

Instrumen tersebut penting agar status disabilitas dapat dinilai secara tepat. Hal ini juga berkaitan dengan pembedaan disabilitas permanen dan tidak permanen.

Gema mencontohkan seseorang yang memakai kruk setelah kecelakaan, lalu mengikuti seleksi CPNS. Setelah diterima dan berjalan waktu, orang itu sembuh dari kondisi tersebut.

Menurutnya, kasus seperti itu perlu dikaji secara hati-hati oleh pihak medis. Penentuan disabilitas permanen harus melibatkan dokter agar afirmasi tetap tepat sasaran.

Rumah Gerakan di Kramat Sentiong

Setelah pendidikan dan kesehatan diperkuat, Gema melihat pekerjaan sebagai tahap berikutnya. Menurutnya, orang yang cerdas dan sehat lebih mudah mengejar kemandirian ekonomi.

Pertuni kini memprioritaskan pembentukan lembaga sertifikasi profesi khusus tunanetra. Lembaga itu disiapkan untuk menstandarkan kompetensi kerja anggota secara resmi.

Gema menilai sertifikat dari Kementerian Sosial belum sepenuhnya cukup. Sertifikat tersebut belum mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang tunanetra masuk sektor formal.

Contohnya, keterampilan pijat belum mudah masuk sektor pariwisata dan perhotelan. Padahal, kemampuan itu dapat dikembangkan menjadi profesi yang lebih diakui.

“Pertuni membuat lembaga sertifikasi profesi untuk menstandarisasi kompetensi kerja khusus. Anggota kami harus teruji dan tersertifikasi,” ujarnya.

Melalui lembaga sertifikasi profesi, kompetensi anggota akan diuji secara khusus. Hasilnya diharapkan berupa sertifikat resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Gema menyebut Pertuni sudah mendapat nomor registrasi standardisasi kompetensi kerja khusus dari Kemnaker. Setelah itu, Pertuni perlu mewujudkan pelatihan dan uji kompetensi.

Pertuni juga membangun komunikasi dengan Bina Penta terkait penempatan tenaga kerja khusus. Komunikasi dilakukan pula dengan Dikdasmen melalui direktorat pendidikan khusus.

Bagi Gema, sertifikasi bukan sekadar dokumen administratif untuk anggota Pertuni. Sertifikasi menjadi jalan agar keterampilan tunanetra diakui dunia kerja secara layak.

Seluruh kerja advokasi itu kini digerakkan dari berbagai tingkat kepengurusan Pertuni. Salah satu pusat kegiatannya berada di Sekretariat DPP Pertuni, Jakarta.

Sekretariat DPP Pertuni beralamat di Kramat Sentiong Nomor 57A, Jakarta. Kantor tersebut buka Senin sampai Jumat, pukul 09.00 hingga 16.00 WIB.

Gema biasanya hadir di sekretariat sekitar minggu kedua setiap bulan. Di luar waktu itu, pengurus lain tetap menjalankan aktivitas harian organisasi.

Dari tempat tersebut, Pertuni merawat kerja panjang bagi penyandang tunanetra Indonesia. Kerja itu berangkat dari pengalaman kehilangan, pendataan, pendidikan, hingga kesempatan kerja.

Bagi Gema, Pertuni bukan sekadar organisasi dengan struktur dari daerah sampai nasional. Pertuni adalah ruang bagi mualaf netra untuk belajar kembali menjadi manusia utuh.

Kok bulu tangkis pernah menutup penglihatannya, tetapi tidak memadamkan langkahnya. Dari luka itu, Gema justru menyalakan jalan bagi banyak tunanetra lainnya.