RRI.CO.ID, Jakarta - Langkah kaki Nisyu menderu pelan di antara kerumunan peserta aksi damai dari Aliansi Perempuan Indonesia yang memadati jalanan ibu kota pada pagi hari ini. Ia membawa harapan dari puluhan rekan pejuang hak perempuan yang masih bergelut dengan realitas situasi kerja.

Nisyu dari organisasi Perempuan Mahardika mengatakan situasi kerja di Indonesia saat ini masih belum ramah terhadap perempuan. Ia menyebut pekerja perempuan sering dipandang sebelah mata hanya sebagai pencari nafkah tambahan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga.

"Yang mana masih banyak banget bergelut dengan isu-isu upah layak, kerja layak, situasi kerja yang masih tidak ramah dengan perempuan. Masih terjadi juga ke teman-teman perempuan karena kan sering dipandang sebagai pencari nafkah tambahan ya," ujar Nisyu kepada RRI di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Mei 2026.

Ketidakadilan upah antara laki-laki dan perempuan menjadi jurang pemisah yang sangat lebar dalam dunia kerja nasional. Nisyu menjelaskan perusahaan sering kali belum mengakomodasi kesulitan khas yang dialami oleh para pekerja perempuan di kantor.

Pemerintah Indonesia patut mendapatkan apresiasi tinggi karena telah menyediakan langkah afirmatif melalui penyediaan transportasi khusus perempuan. Nisyu menilai keberadaan gerbong atau bus khusus sangat membantu mobilitas para perempuan Indonesia yang ingin bergerak aman.

"Untuk transportasi khusus perempuan patut diapresiasi karena sudah menyediakan langkah afirmatif gitu untuk para perempuan Indonesia yang pengen bermobilitas. Tapi memang mungkin apakah armadanya butuh ditambah juga melihat jumlah perempuan misalnya statistiknya seperti apa," ucap Nisyu.

Infrastruktur pendukung mobilitas seperti kamar mandi umum terintegrasi juga memegang peranan vital bagi kenyamanan para pengguna jasa. Nisyu menyarankan penyediaan air bersih dan stok pembalut di toilet transportasi umum harus menjadi pertimbangan serius pemerintah.

Ia mengungkapkan bahwa langkah afirmatif transportasi khusus perempuan muncul karena tingginya kasus kekerasan di ruang publik nasional. Menurutnya, fasilitas tersebut bukanlah sebuah hadiah melainkan respon darurat atas lonjakan aksi kekerasan terhadap perempuan yang nyata.

"Tapi kita perlu ingat bahwasannya itu adalah karena lonjakan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ruang publik khususnya memang di transportasi umum. Jadi memang yang harus ditekan adalah kekerasan terhadap perempuannya khususnya tadi ya di transportasi umum," ujar Nisyu.

Nisyu mengajak seluruh perempuan di Indonesia agar berani berbicara dan menggunakan suara mereka untuk menuntut hak-hak dasarnya. Ia yakin bahwa setiap perempuan sebenarnya memiliki keberanian besar namun hanya perlu lebih percaya diri untuk melangkah.

"Untuk perempuan-perempuan di Indonesia belajarlah untuk berbicara belajar untuk gunain suara kamu. Sebenarnya kamu berani cuma perlu lebih percaya diri aja," kata Nisyu.

Dina Herdiana dari organisasi Solidaritas Perempuan (SP) menyatakan perjuangan kelas pekerja mencakup sektor petani hingga nelayan akar rumput. Ia memaparkan banyak perempuan kehilangan sumber penghidupan yang merampas lahan produktif milik warga.

Hilangnya akses terhadap tanah memaksa perempuan di daerah pedesaan untuk memilih jalan sebagai buruh migran luar negeri. Dina menilai para pekerja migran tersebut masih sangat minim perlindungan dan sangat rentan mengalami tindakan kekerasan.

"Perampasan lahan itu sendiri seringkali tidak menggunakan suara ataupun persetujuan perempuan gitu. Jadi ketika perempuan kehilangan sumber penghidupan mereka, kehilangan tanah mereka, mereka jadi secara terpaksa memilih untuk menjadi buruh migran gitu," kata Dina.

Pelindungan terhadap buruh migran harus ditingkatkan demi menjamin hak atas upah dan jam kerja yang layak bagi mereka. Dina menegaskan organisasi Solidaritas Perempuan sangat selektif dalam memilih sumber pendanaan demi menjaga nilai-nilai perjuangan feminis.

Ia menambahkan bahwa status masyarakat adat di Indonesia hingga saat ini masih belum mendapatkan pengakuan resmi. Hal tersebut membuat posisi perempuan adat yang ruang hidupnya kian terimpit.

"Satu lagi yang tadi kelewat juga masyarakat adat yang sampai saat ini juga belum ada pengakuan terkait status mereka sebagai masyarakat adat juga. Kita penting untuk melakukan perjuangan secara kolektif, gerakan kolektif, gerakan feminis kolektif," ujar Dina.

Dina berpesan agar gerakan kolektif terus diperkuat. Ia menekankan bahwa perjuangan perempuan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri melainkan harus dijalankan secara bersama-sama dan konsisten.