Simfoni Lumbung Nusantara: Kisah Penjaga Kedaulatan Pangan Bangsa

KBRN, Jakarta: Suara-suara itu melengking tinggi, menyambut mentari yang mulai menyapa hari saat RRI menapaki jalan setapak kemerahan. Mereka bersahutan riang di tengah hamparan hijau Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kwek, kwek, kwek! Kwek, kwek, kwek!"

Untuk sesaat, orkestra itik itu bersaing dengan deru knalpot motor yang sesekali membelah aspal di sisi pematang. Kemudian, ketenangan kembali meresap ke dalam udara lembap pagi itu.

Di dekatnya terdapat gubuk sederhana yang didekap tanah berwarna tembaga, memancarkan wajah sesungguhnya dari kedaulatan pangan Indonesia. Dari sanalah, denyut kehidupan yang sederhana namun penuh makna terus berdetak.

Sebidang alas karpet lusuh dari spanduk bekas tua terhampar langsung menyelimuti balai-balai kayu. Sebuah galon air mineral plastik berdiri lesu di pojokan ruangan, menyaksikan kesunyian.

Seekor kucing kampung kecil melintas malas di bawah balai-balai, menyelinap di sela-sela kaki sang pemilik. Di atas balai-balai itulah, dengan tenang, Pak Arif duduk sejenak melepas kepenatan dari pekerjaan rutinnya hari ini.

Matanya yang teduh menatap tanaman cabai dan oyong yang sedang ia rawat. Pria berusia sekitar setengah abad ini merepresentasikan barisan "petarung" lahan sisa, petani rupa-rupa pengelola lahan bukan miliknya.

"Lahan ya banyak, kontrakan sama gadean. Gade itu (maksudnya-red) bukan Pegadaian. Ini mah antara perorangan, (tanahnya-red) digadai terus digarap," kata Arif mengawali ceritanya kepada RRI, Rabu (19/11/2025).

Dengan lahan hampir dua hektare, Arif terus memikirkan cara terbaik untuk bertahan. Ia bercerita bahwa panen cabai di satu petak baru saja usai, sementara petak lain sudah menunggu untuk dicangkul.

Di petak yang lain, ia bersiap menyambut musim tanam jagung pada Desember ini. Sementara itu, tanaman oyongnya pun menanti sentuhannya untuk pemberian pupuk susulan yang tepat.

Tanpa nyana, Oktober 2025 lalu membawa angin segar bagi perhitungannya. Kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen menjadi kelegaan yang langsung terasa.

"Alhamdulillah sangat menguntungkan. Dua puluh persen sudah Bapak nikmati," ucap Arif sembari menyunggingkan senyum tulus yang dalam.

"Jadi modal berkurang aja gitu. Jadi target atau misalkan pembelian Rp1 juta, jadi Rp800 (ribu). Yang Rp200 (ribu) kan bisa kita tabung doang gitu."

Bagi warga pusat kota Bogor, "tabungan" dua ratus ribu rupiah itu mungkin terasa tak berarti. Namun bagi Arif, ia menjadi penjamin bahwa pupuk susulan untuk jagung manis dan kacangnya tak akan terputus lagi.

Meski begitu, harapan besar masih menggelayut di benaknya. Arif meyakini, kedaulatan pangan seharusnya menjamin ketersediaan pupuk untuk semua tanaman.

"Pengennya kami itu semuanya disubsidi gitu, seperti dahulu," ucapnya dengan nada Sunda yang lembut namun sarat harapan.

Ia berharap bukan hanya kategori tertentu, seperti padi, jagung, dan kedelai, yang mendapat subsidi. Arif teringat pada harga pupuk nonsubsidi seperti KCL yang bisa meroket empat kali lipat dari harga bersubsidi.

Arif saat diwawancari RRI di gubuknya, Rabu (19/11/2025) (Foto: RRI)

Bagi petani sayuran dan hortikultura seperti dirinya, beban pupuk nonsubsidi masih sangat memberatkan. Harapan sederhananya adalah agar kesuksesan swasembada beras 2025 tidak hanya memanjakan komoditas pangan pokok.

Ia berharap oyong, atau talas Bogor yang sama-sama membentuk ketahanan pangan dan jati diri daerah, juga diterima.

---

Saat itik-itik di Sukawening, Bogor, masih bersahut-sahutan, ribuan kilometer jauhnya, sunyi justru menyelimuti rawa gambut. Di sana, napas terakhir kejayaan program transmigrasi 1982 masih dirawat oleh seorang anak muda bernama Sumarno.

Warga Desa Taheta Baru, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ini adalah pengecualian di generasinya. Di usia 30 tahun, ia memilih setia menggantikan sang ayah, alih-alih mengejar gemerlap kota.

"Saya anak keempat dari lima bersaudara. Kakak-kakak saya kebetulan banyak yang pergi merantau. Tinggallah saya anak laki-laki yang paling kecil," kata Marno dengan suara berat namun tenang.

Sejak ayahnya meninggal pada 2022, tanggung jawab sebagai generasi penerus pembuka lahan itu sepenuhnya beralih ke pundaknya. Kini, ia mengelola dua hektare warisan keluarga di tengah belantara gambut.

"Daripada sawah enggak ada yang meneruskan menggarap, saya akhirnya memutuskan untuk terus melanjutkan menggarap. (Dan-red) subsidi pupuk ini memberikan napas baru," kata Marno menggambarkan dampaknya.

"Setelah harga pupuk diturunkan pemerintah sekitar bulan Oktober atau November kemarin, itu langsung terasa sekali di petani. Ongkos khusus untuk pupuknya saja langsung berkurang. Uangnya bisa disisihkan untuk yang lain lagi," katanya jujur.

Setiap panen, lahan warisan itu memberinya hasil antara Rp30 hingga Rp40 juta. Prestasi tersebut menjadi pembuktian sunyi bahwa di balik lumpur yang dianggap kotor, tersimpan kemakmuran yang paling hakiki.

Kisah Arif di Bogor dan Marno di jantung gambut Kalimantan Tengah memperlihatkan dampak kebijakan dari sudut paling hulu. Dampak itu dirasakan langsung di ladang dan sawah, oleh tangan-tangan petani yang bersentuhan langsung dengan tanah.

Namun, di antara regulasi dan panen petani, ada satu mata rantai penentu yang kerap luput: kios pupuk. Di sinilah cita-cita subsidi bertemu realitas distribusi, diuji apakah ia menjadi penopang hidup atau sekadar wacana yang terhenti.

Magnet di Pinggir Jalan

Pintu besi Kios Barokah Tani di Desa Sukawening, Dramaga, berderit terbuka tepat pukul tujuh pagi. Aroma amonia dari tumpukan Urea berebut dengan kepulan uap kopi hitam di atas meja pemiliknya, Muhammad Cecep Jubaidillah.

Di depan kiosnya, bising knalpot motor sesekali meruak keheningan yang membelah perkebunan warga. Jalan aspal menuju Kota Bogor ini seolah tak berhenti mengingatkan bahwa lahan tani di sini kian terhimpit beton.

Muhammad Hasan Bisri Rifai, perwakilan Pupuk Indonesia wilayah Jabodebek, menegaskan keberlangsungan kios Cecep merupakan nadi vital distribusi nasional. Dengan gaya bicara lapangan yang luwes, Hasan mengungkap satu rahasia besar di balik tumpukan sak pupuk ini.

"Pupuk subsidi itu merupakan pemanislah namanya, pemanis magnet untuk menarik petani agar beli di kios tersebut. Kios itu kalau enggak ada pupuk subsidi itu pasti agak sepi, Pak," kata Hasan saat berada di Kios Barokah Tani dengan deretan karung Urea dan NPK Phonska tampak menggunung di gudangnya, Rabu (19/11/2025).

Strategi ini terbukti ampuh, karena dampak penurunan HET pupuk 20 persen terlihat nyata dalam angka. Di Kabupaten Bogor saja, realisasi penebusan pupuk bersubsidi melonjak menjadi 99,68 persen pada November 2025.

Jumlah ini naik signifikan dari sekitar 90 persen pada periode sebelumnya. Untuk memastikan daya tarik subsidi itu tidak salah sasaran, sistem bernama i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) dioperasikan.

Tak ada lagi tumpukan kertas laporan kumal, karena semuanya terkunci dalam swafoto dan sidik jari digital. Di meja admin kios, Riska, sibuk dengan layar ponselnya, melayani para petani yang datang mengambil jatah subsidi.

"Tugasnya kayak untuk input pembelian, terus input penjualan, masukin stok," kata Riska, Rabu (19/11/2025).

Prosedurnya tak bisa dinegosiasi: petani datang, serahkan KTP, lalu Riska melakukan sinkronisasi data di i-Pubers. Sistem i-Pubers ini mewajibkan foto petani tampak wajah sesuai KTP dan geotagging di titik serah.

Pemilik Kios Barokah Tani di Desa Sukawening, Dramaga, Bogor, Jawa Barat Muhammad Cecep Jubaidillah menunjukkan aplikasi i-Pubers, Rabu (19/11/2025) (Foto: RRI/Danang Sundoro)

"Saya ceknya di KTP. Kita tinggal buka ini," kata Cecep menimpali, sambil menunjukkan proses validasi petani di i-Pubers.

"Bisa pakai nama, bisa pakai NIK-nya. Nah, ada berbentuk kuota sama harganya juga udah tertera. Misalkan Urea dia 350 kilo, Phonska dia tinggal 700 kilo," kata Cecep seraya memperlihatkan tampilan salah satu kuota pupuk petani yang terdapat di i-Pubers.

Detail ini krusial untuk memenuhi prinsip 7 Tepat: tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan sasaran. Jika ada petani yang luas lahan aktualnya lebih besar dari yang terdata, i-Pubers akan "mengunci" aksesnya dengan tegas.

"Bukan saya juga yang menentukan (kuota-red), (penentuan itu-red) dari pemerintah. Jadi misalkan dia (memiliki lahan-red) 1.000 meter sekian kuotanya, ya udah ada ininya (kuotanya-red)."

Hasan menyadari bahwa sistem secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa partisipasi petani di akar rumput. Karenanya, ia mengirimkan pesan untuk merangkul mereka yang masih "tercecer" di luar sistem digital.

"Jadi petani-petani yang belum terdaftar itu silakan bisa mendaftar. Insaallah tahun depan bisa menebus jatah pupuk subsidi sesuai pengajuan mereka," kata Hasan.

---

Namun, potret kedaulatan pangan tidak hanya berwujud ruko individu di pinggir jalan aspal Bogor. Di Maliku, Desa Taheta Baru, Kalimantan Tengah, lembaga ekonomi kolektif bernama Koperasi Tani Sinar Kencana bergerak dalam hening.

Di sini, kepastian distribusi pupuk subsidi dipanggul bersama oleh 277 kepala keluarga. Dan, sebagian besar mereka adalah saksi hidup sejarah transmigrasi 1982.

"Untuk sekarang ini sudah masuk di musim tanam kedua ya, karena kami masih memakai IP 200 yaitu dalam satu tahun itu dua kali panen. Ini sudah masuk musim tanam yang kedua yaitu Okmar, Oktober-Maret," kata Pak Sukamto, sang pengurus koperasi, kepada RRI, Rabu (24/12/2025).

"Posisinya petani sudah hampir 100 persen nanam sih, 99 persenlah itu sudah nanam. Dan memang lagi besar-besarnya nih penyerapan pupuk."

Bagi Sukamto, i-Pubers telah membantu mengubah peta ekonomi anggota koperasinya, terutama setelah harga pupuk dipangkas pada penghujung tahun 2025. Namun, transparansi digital ini juga membebankan tanggung jawab lain di pundak para pengurus.

Sukamto bercerita kendala terbesar di lapangan adalah menyelaraskan kedinamisan antara ketersediaan barang dengan kepatuhan administrasi petani. Sering kali petani memiliki garapan lebih luas daripada yang didaftarkan di awal tahun, membuat kuota pupuk subsidi tidak mencukupi.

"Kalau dari bawah kami, dari petani, kami selalu mengedukasi ke petani supaya lebih tertib admin. Maksudnya yang belum dapat, ayo segera diusulkan supaya dapat," kata Sukamto.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengoperasikan sistem e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Dan saat ini, sistem tersebut memungkinkan pembaruan data kebutuhan pupuk setiap empat bulan.

"Usulan dari petani mudah-mudahan bisa langsung ditangkap sama pemerintah lewat e-RDKK ini. Jadi tidak ada lagi yang namanya kekurangan (pupuk-red)," kata Sukamto.

Staf admin Kios Barokah Tani di Desa Sukawening, Dramaga, Bogor, Jawa Barat Riska saat diwawancarai RRI, Rabu (19/11/2025) (Foto: RRI/Danang Sundoro)

Menurutnya, fleksibilitas tersebut bisa menjadi katup penyelamat bagi petani yang luas garapannya berubah di tengah musim tanam. Strategi Sukamto untuk menjaga ketahanan anggotanya juga sangat taktis.

Ia membangun "tabungan darurat" pupuk bagi petani. Caranya melalui pemanfaatan kenaikan bantuan operasional dari Pupuk Indonesia kepada koperasi.

"Begitu harga turun, otomatis kami bisa menyisihkan sedikit modal. Dulu (fee) kami Rp3.500 sekian rasanya, sekarang jadi Rp7.000, hampir dua kali lipat."

"Nah kita masih punya safety. Itu yang kita kembangkan lagi untuk membikin usaha baru atau menambah beli pupuk yang nonsubsidi untuk menutup kekurangan di petani," katanya dengan nada syukur karena ada penguatan finansial riil yang ia rasakan.

Kegigihan kolektif petani di Maliku ini menjadi garis depan dari ambisi raksasa swasembada nasional. Khoirul Anwar, salah satu perwakilan Pupuk Indonesia wilayah Kalteng, mencatat performa wilayah ini bukti keberhasilan program Satu Komando.

"Untuk Kalimantan Tengah memang untuk tahun 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan dengan 2024. Di mana secara alokasi, Kalimantan Tengah mendapatkan tambahan alokasi (pupuk-red) kurang lebih 10.000 ton," kata Khoirul tegas saat menjelaskan kepada RRI, Kamis (18/12/2025).

"Realisasi sampai dengan tanggal 17 (Desember-red), alhamdulillah sudah kurang lebih di 27.100 ton. Ada peningkatan kurang lebih 5.000 ton di tahun 2025."

"Peningkatan ini tentu ditunjang dengan masifnya program Cetak Sawah Rakyat yang memang sudah aktif. Terus kemudian berikutnya, kesiapan kami dalam menyediakan stok pupuk di Kalimantan Tengah. Dan alhamdulillah, dengan adanya penurunan harga HET di bulan Oktober, itu juga salah satu yang mendorong minat petani melakukan penebusan pupuk bersubsidi," kata Khoirul lagi.

Mulai dari meja Cecep di Bogor hingga gudang Sukamto di rawa Kalteng, jembatan itu kini kokoh. Pupuk mengalir lebih jernih tanpa sumbatan 145 regulasi yang kini telah dipangkas.

Mata Elang Phonska

Di balik bulir-bulir keringat petugas-petugas Cecep saat mengangkat pupuk bersak-sak, tersimpan jejak digital setiap tetas usahanya. Di Gedung Phonska Jakarta, data dari Cecep dan Sukamto tadi bersalin rupa.

Di Command Center Pupuk Indonesia, data-data tersebut menjadi gugusan titik-titik yang menyala di monitor raksasa. Perangkat canggih ini menjadi menara pengawas bagi wajah kedaulatan pangan Indonesia.

Melalui garis radar Distribution Planning & Control System (DPCS), pergerakan pupuk dapat dilacak secara transparan. Teknologi ini mengawasi pupuk sejak dari lambung kapal di pelabuhan hingga menyentuh telapak tangan petani di ujung Nusantara.

Layar-layar besar memetakan kondisi pupuk di seluruh Indonesia dengan presisi tinggi hingga level kabupaten/kota. Vice President Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Cindy Sistyarani menjelaskan mandat utama di balik layar-layar tersebut.

"Pupuk adalah faktor strategis untuk produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Memastikan distribusi tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran adalah prioritas utama," kata Cindy kepada wartawan dalam pertemuan daring, Jumat (12/12/2025).

Transformasi ini menemukan pembuktian akuntabilitasnya pada tanggal 1 Januari 2024 lalu. VP Manajemen Saluran Penjualan PT Pupuk Indonesia Yan Januar Akbar mencatat rekor sejarah efisiensi sistem digital.

"Sampai dengan sekarang, i-Pubers telah memproses sekitar 44 juta transaksi sejak rilis Januari 2024," kata Yan pada kesempatan yang sama, Jumat (12/12/2025).

Infografis ekosistem kontrol pasokan Pupuk Indonesia dan i-Pubers (Sumber: RRI/Nugroho)

"Kita mencatat sejarah pertama kali di mana petani bisa menebus pupuk tepat pukul 00.00 tanggal 1 Januari. Bahkan di awal tahun 2025, transaksi pertama tercatat di detik ke-20 setelah pukul 00.00," kata Yan.

Ketajaman sistem ini memungkinkan proses penebusan dilakukan tanpa jeda libur. Akurasi data ini merupakan hasil sinkronisasi data Dukcapil untuk memastikan NIK petani valid.

Data presisi ini menjadi instrumen vital dalam skema "Satu Komando". Melalui pengawasan di Command Center, pemerintah memastikan tidak ada hambatan rantai pasok pupuk yang bisa mengancam produktivitas lahan.

Sementara itu, di tingkat industri hulu, efisiensi produksi juga terus ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan program ini. Salah satu buktinya adalah revitalisasi Pabrik Pusri III-B yang telah dilakukan dengan sukses.

Pabrik ini berhasil menekan konsumsi gas dari 32 menjadi 21,7 MMBTU/ton melalui proses optimalisasi menyeluruh. Efisiensi tersebut menghasilkan penghematan biaya operasional hingga Rp1,5 triliun setiap tahunnya.

Pemilik Kios Barokah Tani di Desa Sukawening, Dramaga, Bogor, Jawa Barat Muhammad Cecep Jubaidillah tengah mengawasi penimbangan pupuk subsidi dari Pupuk Indonesia, Rabu (19/11/2025) (Foto: RRI/Danang Sundoro)

Dana hasil penghematan itu kemudian dialihkan untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian nasional secara berkelanjutan. Strategi hilirisasi terus diperdalam dengan membangun pabrik soda ash pertama berkapasitas 300.000 ton per tahun.

Proyek ini bertujuan untuk memutus ketergantungan lama pada bahan baku impor dari industri sejenis. Dukungan juga diberikan pada proyek strategis lain seperti GAIA dan Green Ammonia di Gresik.

Optimalisasi ini dijalankan oleh lima produsen BUMN pupuk nasional besar termasuk Petrokimia Gresik serta Pupuk Kaltim. Mereka bersama-sama menjamin pasokan ribuan ton Urea, NPK, hingga Asam Fosfat secara stabil.

Rantai pasok yang efisien ini mendorong tercapainya sebuah rekor bersejarah nasional. Dan, tujuannya hanya satu, yakni memastikan produktivitas riil dari hulu ke hilir tidak goyah.

Api Visi dari Istana

Kepastian pasokan pupuk di Bogor hingga gudang kolektif Sukamto di Kalteng bukan sekadar keberhasilan teknis atau administratif belaka. Di baliknya, ada kehendak politik yang dinyalakan dari puncak kepemimpinan nasional.

Presiden Prabowo Subianto telah mematok visi "Asta Cita" bahwa kedaulatan pangan adalah urusan hidup dan mati bangsa. Keyakinan ini bukan retorika, melainkan komitmen yang diterjemahkan dalam kebijakan konkret.

"Saya sejak lama berkeyakinan bahwa apa pun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri," kata Presiden dengan nada tanpa ragu saat berbicara di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Api visi ini melompat menjadi percepatan luar biasa di tangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Target swasembada empat tahun diperas habis menjadi satu tahun, target "menantang" yang kini mulai terbukti lewat data.

"Insaallah, tanggal 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, Indonesia swasembada pangan. Dan ini adalah dari target empat tahun, tapi kita capai, Insaallah, satu tahun," kata Andi Amran usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo pada Kamis (20/11/2025).

"Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama, kami ditarget empat tahun, kemudian, setelah 21 hari, berubah menjadi tiga tahun, dan setelah 45 hari, berubah menjadi satu tahun."

"Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat," katanya lagi.

Komitmen politik ini menemukan validasinya dalam realitas statistik. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatatkan inflasi pangan terendah sejak tahun 1958 di angka 1,57 persen.

Selain itu, proyeksi surplus beras mencapai 820 ribu ton di awal 2025. Ini ditambah dengan cadangan stok di Bulog yang menyentuh rekor sejarah 3,53 juta ton di akhir tahun 2025.

Ini menjadi sebuah sejarah lumbung pangan tertinggi tanpa impor untuk konsumsi. Namun, pencapaian gemilang di level nasional ini menyimpan paradoks di tingkat lokal.

Di balik euforia swasembada, sebuah peringatan menggema dari data Badan Pusat Statistik. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan fondasi kedaulatan pangan Indonesia sedang mengalami erosi yang mengkhawatirkan.

Dua puluh lima tahun setelah reformasi, jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Indonesia menyusut drastis. Penurunannya mencapai sebesar 7,45 persen unit usaha dibanding sepuluh tahun lalu.

Staf admin Kios Barokah Tani di Desa Sukawening, Dramaga, Bogor, Jawa Barat tengah melayani para petani, Rabu (19/11/2025) (Foto: RRI/Danang Sundoro)

Memang, secara administratif, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) naik menjadi 28,4 juta rumah tangga. Namun, penurunan jumlah pelaku usaha aktif menunjukkan konsolidasi lahan dan berkurangnya petani penggarap.

Di Bogor saja, yang kian padat penduduknya, justru tengah mengalami krisis regenerasi petani yang serius. Reza Septian, Penyuluh Pertanian Ahli Muda sekaligus Ketua Tim Perlindungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, menyaksikan langsung realitas ini dari garis depan.

"Memang 78 sampai 80 persen itu, memang petani sudah usia 65 tahun ke atas, tidak produktif," kata Reza saat ditemui RRI di kantornya, Rabu (19/11/2025).

Ia melanjutkan dengan nada yang lebih getir tentang tantangan menarik generasi muda. "Anak-anak muda, khususnya gen Z ini, mereka enggak mau terjun ke sawah gitu, mungkin karena kotor atau seperti apa begitu."

Data BPS memvalidasi keprihatinan itu. Hanya 21,93 persen (sekitar 6,18 juta) petani yang tergolong usia milenial (19-39 tahun).

Di Kabupaten Bogor sendiri terdapat 66.000 petani terdaftar. Namun, hanya sekitar 10-20 persen yang tergolong petani muda.

Bahkan untuk subsektor perkebunan yang dianggap lebih menarik bagi generasi muda, Reza mencatat hanya ada 63 petani muda. Angka yang sangat kecil untuk wilayah dengan populasi lima juta jiwa.

"Banyak petani-petani seperti petani cabai, melon, atau petani buah-buahan yang lain seperti itu, muda, masih muda. Sedangkan untuk tanaman pangan atau padi sawah, itu udah tua-tua gitu," kata Reza menjelaskan pola yang ia amati.

Inilah medan pertempuran sesungguhnya dari kebijakan pangan: sebuah peperangan melawan senjakala profesi. Tanpa regenerasi, seluruh infrastruktur digital dan efisiensi industri hanya akan menjadi perangkat tanpa operator.

Infografis estafet kedaulatan pangan Indonesia (Sumber: RRI/Nugroho)

Secara nasional, Jawa Barat memang berada di tiga besar provinsi dengan jumlah petani muda terbanyak, yakni 543.044 orang. Namun di tingkat lokal Bogor, anak muda lebih memilih pekerjaan yang dianggap bersih dan modern.

Karenanya, sosok Sumarno di Kalimantan Tengah menjadi personifikasi dari statistik 6,18 juta petani milenial yang sangat berharga. Sebagai pria termuda dalam keluarga yang menetap, ia melawan tren dengan teguh meneruskan warisan lahannya.

"Orang kaya pun kalau enggak ada petani enggak bakal bisa hidup. Jadi jangan malu jadi petani," kata Sumarno tegas.

Semangat inilah yang coba didukung pemerintah melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga 124,36 dan pemangkasan harga pupuk. Tanpa kesejahteraan riil yang dirasakan di tingkat akar rumput, seluruh cita-cita kedaulatan pangan hanya akan menjadi wacana.

Namun, Reza juga menyuarakan aspirasi serupa dengan harapan Pak Arif di awal cerita, tentang perluasan cakupan subsidi pupuk. "Kalau bisa ya (tanaman komoditas lain-red) tercakup, misalkan dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan gitu. Lebih ditambah lagi," kata Reza sambil memberikan contoh konkret yang persis menyinggung keresahan Pak Arif.

"Contoh di Bogor misalkan talas nih, talasnya ya kita belum dapet (subsidi-red). Jadi itu kami akhirnya menggunakan pupuk nonsubsidi untuk membantu petani-petani talas, begitu."

Ini menjadi aspirasi dua lapis, dari petani di lapangan dan penyuluh di garis depan. Ini juga menunjukkan meski swasembada beras hampir tercapai, kedaulatan pangan perlu perhatian lebih luas pada komoditas unggulan daerah.

Bagi negeri ini, perjuangan belum berakhir pada data sukses. Kedaulatan pangan sejati lahir di garis depan perjuangan manusia yang kini tengah berlomba dengan usia.

Simfoni Nasi di Piring Putra Bangsa

Senja beranjak menyelimuti sawah dan rawa. Suara itik di pematang Sukawening meredup seiring matahari yang kembali ke peraduan di balik Gunung Salak.

Sunyi merayap bagi para penjaga tanahnya, saat cangkul Pak Arif diletakkan di gubuk sederhana dan kembali ke keluarganya. Sementara, ribuan kilometer jauhnya di Kalimantan, Sumarno mungkin sedang menatap lahan sawah rawanya.

Penghujung tahun 2025 ini bukan sekadar berganti kalender, melainkan penantian momen bersejarah dan harapan. Indonesia akan berdiri di atas surplus beras 3,53 juta ton.

Angka tertinggi sepanjang sejarah tanpa setetes impor beras untuk konsumsi domestik. Dan, untuk teman-teman generasi muda yang lain, Sumarno menitipkan pesan dari ujung rawa Maliku.

"Jangan malu untuk jadi petani. Karena manusia itu hidup butuh makan. Makanan sumbernya petani yang memproduksi. Petani itu ujung tombaknya."

Maka, setiap suap nasi di piring kita adalah akhir dari sebuah simfoni panjang. Ia dimulai dari kepastian kebijakan di Istana, disemai dedikasi admin muda seperti Riska.

Ia dijaga oleh pengurus koperasi seperti Sukamto dan akhirnya dituai oleh peluh Pak Arif serta tekad baja Sumarno. Kedaulatan pangan bukan sekadar memandikan sawah dengan pupuk murah.

Kedaulatan pangan berarti memastikan piring tetap hangat merdeka bagi seluruh anak Nusantara dan menjaga regenerasi di tengah senjakala. Sebab, di sanalah kemuliaan tertinggi sebuah bangsa yang berdaulat pangan bersemayam.

Kedaulatan pangan menjadi perwujudan bakti bahwa Ibu Pertiwi akan terus hidup dari sari kehidupan yang mengaliri nadinya ini. Sang Ibu tumbuh berkembang dan bertambah kuat dari tetesan peluh dan semangat putra-putri terbaik bangsa ini.

Dan, dengan penuh bangga, ia akan menjunjung tinggi tangan-tangan yang memberinya kehidupan.