LK II HMI Fakfak Soroti Peran Kader Mengawal Kedaulatan Daerah

RRI.CO.ID, Fakfak – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Fakfak resmi menggelar Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional, dengan mengusung tema “Hegemoni Kekuasaan dan Arus Investasi Hilirisasi di Tanah Papua: Membangun Kader Intelektual-Progresif sebagai Pengawal Keadilan Sosial dan Kedaulatan Daerah”.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kader dalam memahami dinamika kekuasaan, investasi, dan hilirisasi sumber daya alam, khususnya dalam konteks pembangunan di Tanah Papua.

Koordinator Presidium MD KAHMI Fakfak Baharudin Lahadalia, diwakili Presidium MD KAHMI Fakfak Abd Rahman mengatakan kader HMI harus mampu mengambil peran dalam mengawal berbagai kebijakan pembangunan dan arus investasi yang masuk ke Papua.

“Jangan sampai kader HMI hanya menjadi penonton ketika investasi besar masuk ke Papua. Kader harus mampu membaca siapa yang mendapatkan manfaat, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, dan apakah kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan daerah.” ujar Abf Rahman.

Abd Rahman menegaskan, kader HMI dituntut memiliki kemampuan analisis yang kuat dan berbasis data, sehingga tidak hanya menyampaikan kritik melalui ruang publik, tetapi juga mampu memahami dokumen dan kebijakan yang berkaitan dengan investasi.

Ia mencontohkan, kader harus memiliki kemampuan membedah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL, membaca peta konsesi tambang, serta memahami dan mengawal kebijakan Otonomi Khusus maupun Peraturan Daerah.

“LK II ini harus melahirkan kader yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi mampu bekerja dengan data, melakukan kajian, membaca kebijakan, dan mengawal kepentingan masyarakat. Karena pengabdian kader adalah memastikan pembangunan menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat Papua.” tambahnya.

Menurutnya, investasi yang masuk ke Papua harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, termasuk membuka lapangan kerja yang adil, mengurangi kemiskinan, serta memberikan ruang ekonomi bagi kelompok masyarakat seperti perempuan dan mama-mama pasar.

Ia menyebut terdapat tiga kesadaran utama yang harus dimiliki kader HMI dalam mengawal kedaulatan daerah, yakni kesadaran keislaman dan keindonesiaan, kesadaran intelektual, serta kesadaran pengabdian.

Melalui pelaksanaan LK II Tingkat Nasional tersebut, Abd Rahman berharap kader HMI mampu menyerap nilai ideologis organisasi sekaligus melahirkan gagasan substantif dalam mengawal pembangunan, investasi, dan kemajuan masyarakat di Tanah Papua.