Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Jadi Strategi Dongkrak PAD Fakfak

RRI.CO.ID, Fakfak - Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggelar operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor bersama sejumlah instansi terkait.

Kepala Bapenda Kabupaten Fakfak, Marhaban Weripih, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Bapenda Kabupaten Fakfak, UPT Samsat Fakfak, Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak, Polisi Militer (POM), Satpol PP, Jasa Raharja, serta masyarakat sebagai pengguna jalan.

“Operasi gabungan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini adalah bentuk komitmen dan dukungan bersama dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor,” ujar Marhaban.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan kali ini berbeda karena pelayanan pembayaran pajak langsung dibawa ke lapangan. Dengan demikian, masyarakat yang terjaring dalam operasi dapat langsung menyelesaikan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Samsat maupun kantor instansi terkait lainnya.

“Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pajak kendaraan langsung kita proses di lapangan. Tidak harus datang ke kantor. Kita semua bergerak turun ke masyarakat agar ada kontribusi nyata bagi pemerintah daerah sekaligus memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak,” jelasnya.

Selain menyasar kendaraan pribadi, operasi gabungan juga menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas milik pemerintah.

Marhaban mengungkapkan bahwa UPT Samsat Fakfak telah menyerahkan data kendaraan dinas yang masih memiliki tunggakan pajak kepada Bapenda untuk ditindaklanjuti.

“Sampai saat ini, Samsat telah menyerahkan data sebanyak 474 kendaraan dinas yang masih menunggak pajak. Jika dikalkulasikan, nilai tunggakannya mencapai kurang lebih Rp389 juta. Ini merupakan potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Saat ini, kata Marhaban, pihaknya tengah melakukan proses distribusi data tunggakan tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera melakukan pelunasan pajak kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi.

“Kami sedang mendistribusikan data itu kepada instansi-instansi terkait agar tunggakan pajak kendaraan dinas dapat segera dibayarkan. Ini menjadi perhatian bersama karena pemerintah juga harus memberikan contoh yang baik dalam kepatuhan membayar pajak,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan penertiban yang dilakukan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu.

“Harapan kami, melalui kegiatan seperti ini masyarakat semakin sadar dan taat dalam membayar pajak maupun retribusi daerah. Karena setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya.

"Ketaatan membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Ketika pemerintah dan masyarakat sama-sama taat, maka pembangunan akan berjalan lebih kuat dan berkelanjutan."