RRI.CO.ID, Fakfak - Kabupaten Fakfak turut ambil bagian dalam penguatan implementasi mandatory Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan program bioenergi B50 nasional melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis Auditor ISPO Angkatan 42 yang digelar di Yogyakarta dan Palembang.
Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari itu diikuti 45 peserta dari berbagai daerah sentra perkebunan sawit di Indonesia di bawah binaan LPP Agro Nusantara. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia sektor perkebunan, khususnya auditor ISPO, dalam menghadapi implementasi regulasi terbaru perkebunan sawit berkelanjutan.
Pemerintah sendiri telah memperkuat kebijakan sawit berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa penerapan ISPO bersifat wajib bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, mulai dari perusahaan perkebunan, industri hilir sawit, bioenergi sawit hingga perkebunan rakyat atau pekebun swadaya.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jati, ST, MT, mengatakan diklat auditor ISPO sangat penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.
Menurut Widhi, Fakfak selama ini lebih dikenal sebagai daerah penghasil pala yang tersebar di hampir seluruh distrik. Namun, potensi pengembangan kelapa sawit di daerah tersebut dinilai masih sangat besar, khususnya di kawasan Bomberay yang meliputi Distrik Bomberay dan Distrik Tomage.
“Hingga saat ini pengelolaan sawit di kawasan tersebut masih didominasi perusahaan besar dengan luasan sekitar 17 ribu hektare. Luasan ini masih relatif kecil dibandingkan potensi lahan yang tersedia maupun daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peluang pengembangan sawit di Fakfak masih terbuka luas apabila didukung tata kelola yang baik, kepastian regulasi, investasi berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat lokal melalui perkebunan swadaya rakyat.
“Pengembangan sawit di Fakfak ke depan tidak hanya berorientasi pada perusahaan besar, tetapi juga harus memberi ruang lebih luas bagi kelompok masyarakat dan perkebunan swadaya rakyat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Selain memperkuat tata kelola perkebunan, implementasi ISPO juga dinilai mendukung peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan hilirisasi sawit, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Widhi menambahkan, penguatan ISPO juga menjadi bagian penting dalam mendukung investasi bioenergi nasional dan implementasi program B50 sebagai agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional berbasis energi terbarukan.
“Kami bersyukur Kabupaten Fakfak diberikan kesempatan hadir bersama peserta dari berbagai daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia. Banyak pengalaman dan wawasan baru yang diperoleh dalam pelatihan ini,” ucapnya.
Melalui penguatan kapasitas auditor ISPO tersebut, diharapkan pengelolaan sawit Indonesia ke depan semakin berkelanjutan, berdaya saing global, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....