RRI.CO.ID, Fakfak - Masyarakat pemilik hak tanah adat di wilayah Distrik Tomage dan Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menyatakan dukungan terhadap rencana investasi perkebunan kelapa sawit yang akan dikembangkan investor bersama masyarakat setempat. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara pemilik hak ulayat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan di Distrik Tomage, Senin 16 Februari 2026.

Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap rencana investasi tersebut. Ia menjelaskan, program ini merupakan tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan dalam Musrenbang Distrik 2025 lalu, yang meminta peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan.

“Belum setahun aspirasi itu disampaikan, hari ini kami hadir membawa solusi pembukaan lapangan kerja melalui proyek perkebunan kelapa sawit agar kebutuhan layanan dasar masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Bupati.

Kepala Distrik Tomage, Rudi Pauspaus, menyatakan dukungan masyarakat diberikan setelah melalui musyawarah bersama pemerintah distrik, tokoh adat, pemilik hak ulayat, dan unsur masyarakat. Menurutnya, pada prinsipnya warga menyambut baik investasi dari PT. STM Energi Agro dengan syarat tetap menghormati mekanisme adat, regulasi pemerintah, serta keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Ia menambahkan, masyarakat berharap investasi berjalan transparan, mengutamakan tenaga kerja lokal, menjunjung kemitraan adil, serta menjaga kelestarian lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah distrik, katanya, siap mengawal proses agar tetap kondusif dan selaras dengan aspirasi masyarakat adat.

Sementara itu, Presiden Direktur perusahaan, Kim Sung Hyun, menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa investasi ini bukan sekadar kegiatan usaha, tetapi juga upaya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat guna membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Keberhasilan investasi sangat bergantung pada dukungan seluruh masyarakat. Kami berkomitmen menghormati budaya lokal, menjalankan aturan, serta memastikan kemitraan yang transparan dan berkeadilan,” kata Kim.

Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan marga seperti Meram, Nauri, Nanafesi, Lober, Kasima, dan Yawena juga menyampaikan sikap dukungan. Mereka menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak tanah adat, pembagian manfaat yang adil, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proyek.

Pemerintah daerah bersama investor sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi terbuka mengenai rencana investasi, termasuk tahapan penyusunan AMDAL dan mekanisme pelaksanaan proyek. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus melindungi hak serta kepentingan masyarakat adat setempat.