RRI.CO.ID, Fakfak - Bupati Samaun Dahlan menegaskan pelaksanaan pelantikan lanjutan terhadap tujuh pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) akan ditentukan setelah Wakil Bupati kembali menjalankan tugas. Meski demikian, seluruh agenda tersebut dipastikan tetap berlangsung dalam bulan ini.

Kepada awak media Bupati mengatakan, terdapat peluang pelantikan lanjutan tersebut dapat dimulai pada pekan depan. Ia menegaskan, roda pemerintahan dan pelaksanaan program prioritas daerah tidak boleh mengalami stagnasi.

“Semua tetap jalan bulan ini. Kita tidak mau ada program yang tertunda. Begitu Wakil Bupati kembali, kita langsung bergerak. Targetnya jelas, tidak lewat bulan puasa,” tegas Samaun Dahlan.

Bupati menekankan, pejabat yang baru dilantik harus menunjukkan tanggung jawab penuh dan semangat kerja tinggi sebagai abdi negara. Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan sikap sebelum dan sesudah pelantikan, melainkan harus ada perubahan total, terutama dalam disiplin kerja dan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, Bupati meminta Kepala OPD yang dilantik berkontribusi nyata terhadap peningkatan APBD.

"Dinas Sosial, didorong memperluas jejaring dengan pemerintah pusat guna menarik dukungan APBN, khususnya untuk program bantuan sosial seperti bantuan beras dan bentuk bantuan kesejahteraan lainnya," ungkap Bupati.

Selain itu, Dinas Perkebunan diminta bergerak cepat mendorong sektor investasi daerah. Sementara Dinas Lingkungan Hidup diarahkan untuk mempercepat proses AMDAL, sertifikasi tanah, serta pembukaan akses jalan, terutama di kawasan Siboru yang dinilai strategis bagi pembangunan.

Di sektor pendidikan, Bupati kembali menegaskan program pendidikan gratis merupakan prioritas utama yang wajib dilaksanakan tanpa kompromi. Kepala dinas yang baru dilantik diminta memastikan visi dan misi kepala daerah benar-benar diterjemahkan hingga ke tingkat paling bawah.

Sebagai bentuk penguatan komitmen, Bupati menyatakan seluruh pejabat akan diminta menandatangani pakta integritas. Pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai visi dan target daerah akan dievaluasi, sebagai upaya memastikan OPD diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berorientasi pada hasil.