RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menegaskan kondisi fiskal nasional tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers daring yang membahas kebijakan strategis pemerintah, Selasa 31 Maret 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran negara masih dalam kondisi aman, termasuk dalam menghadapi potensi fluktuasi harga global. Pemerintah juga telah menyiapkan ruang fiskal sebagai bantalan menghadapi gejolak ekonomi dunia.
“Kami selalu menjaga anggaran tetap dalam kondisi berkelanjutan. Bahkan dengan asumsi harga mencapai 100 dolar hingga akhir tahun, defisit tetap terkendali,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan perhitungan hingga akhir tahun anggaran sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Stabilitas anggaran, kata dia, menjadi prioritas utama pemerintah.
“Teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir, defisit tidak akan lepas kendali. Semua sudah dihitung dan dikendalikan dengan baik,” katanya menegaskan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan optimasi energi di lingkungan kerja, baik untuk sektor swasta, BUMN maupun BUMD.
“Terkait program optimasi energi di tempat kerja, segera akan kami umumkan kepada publik,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) terus diperkuat melalui sistem digital.
Ia menjelaskan, setiap instansi pemerintah kini telah menggunakan sistem e-kinerja yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk memantau kinerja ASN secara real time.
“Setiap PPK wajib melakukan evaluasi kinerja ASN. Kami sudah menyediakan sistem e-kinerja yang dapat digunakan langsung oleh seluruh instansi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi budaya kerja ASN melalui pengaturan skema kerja fleksibel antara work from office (WFO) dan work from home (WFH), dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, kebijakan ini mencakup instruksi kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan pola kerja serta memperkuat digitalisasi layanan.
“Pelayanan publik tetap menjadi prioritas, terutama sektor vital seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan yang harus tetap berjalan optimal,” katanya.
Ia juga menegaskan, pemerintah daerah diminta melakukan pelaporan berkala terkait implementasi kebijakan tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan efisien.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....