KBRN, Fakfak: Penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator utama dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Setiap rupiah yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus direalisasikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, hingga kini masih sering dijumpai persoalan klasik berupa rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah instansi pemerintah, terutama pada awal tahun, yang kemudian melonjak tajam menjelang akhir tahun anggaran.

Hal ini, menurut Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada KPPN Fakfak Muhammad Faizal Al Farizi, mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai daerah. “Rendahnya penyerapan anggaran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya segera dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, anggaran negara dan daerah bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan instrumen nyata untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Faizal menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal. Pertama, perencanaan yang kurang matang sejak awal tahun anggaran. Kedua, proses pengadaan barang dan jasa yang berbelit, serta sering kali terkendala di tahap lelang. Ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pelaksanaan. “Selain itu, faktor birokrasi dan regulasi yang sering berubah turut memperlambat proses realisasi anggaran. Di beberapa daerah, koordinasi antarperangkat daerah yang kurang solid juga menjadi penghambat,” jelasnya.

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Fakfak Muhammad Faizal Al Farizi. (Foto: KPPN Fakfak)

Ia menekankan bahwa instansi pemerintah tidak seharusnya hanya mengejar persentase penyerapan tinggi di akhir tahun. “Yang penting bukan seberapa cepat uang dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Faizal. Menurutnya, Kementerian Keuangan pun telah menegaskan bahwa indikator kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat serapan, tetapi juga dari kualitas belanja dan hasil pembangunan yang dicapai.

Untuk mengatasi persoalan ini, Faizal mendorong adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Perencanaan harus berbasis kinerja dan disiapkan sejak awal tahun. Proses pengadaan perlu disederhanakan dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur juga penting agar pelaksanaan program bisa lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas,” tuturnya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun keterlambatan akibat miskomunikasi.

“Penyerapan anggaran yang baik bukan hanya tentang angka dalam laporan keuangan,” pungkas Faizal. Tetapi tentang seberapa cepat dan tepat pemerintah menghadirkan manfaat bagi rakyat. Ketika anggaran terserap efektif dan efisien, pembangunan akan berjalan lancar, ekonomi tumbuh, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat.

(Penulis: Rahim)