RRI.CO.ID, Fakfak - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, La Sadia, mengatakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Implementasi Jejaring Program Gizi, KIA, dan KESPRO memiliki landasan hukum yang kuat. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan laporan pada pembukaan kegiatan di Aula Serba Guna LPP RRI Fakfak, Selasa (21/7/2026).

Menurut La Sadia, kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.

Ia menjelaskan pembangunan jejaring pelayanan kesehatan membutuhkan koordinasi yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pelayanan Gizi, KIA, dan Kesehatan Reproduksi.

La Sadia menyebutkan bahwa angka kematian ibu masih menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data yang dipaparkan, kondisi tersebut memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar angka tersebut terus ditekan.

Tujuan utama rapat koordinasi adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas implementasi jejaring pelayanan kesehatan. Selain itu, kegiatan juga diarahkan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program.

"Tujuan umum kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas implementasi jejaring pelayanan KIA, Gizi, dan KESPRO dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan," ujar La Sadia.

Ia berharap hasil rapat dapat memperkuat komitmen seluruh peserta dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Melalui kerja sama yang baik, program kesehatan di Kabupaten Fakfak diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran.