RRI.CO.ID, Fakfak - Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terus memperkuat sektor pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan guna mendukung program wajib belajar 13 tahun yang kini menjadi prioritas nasional.

Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non formal (PNF) Disdikpora Kabupaten Fakfak, La Sadia, mengatakan penguatan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan sejak usia dini hingga pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum terlayani pendidikan formal.

“Terkait program 2026 ini, kami di bidang PAUD dan PNF melakukan berbagai penguatan, baik penguatan pendidikan anak usia dini maupun pendidikan kesetaraan,” ujar La Sadia saat diwawancarai.

Ia menjelaskan, penguatan PAUD menjadi penting karena satu tahun pendidikan prasekolah kini menjadi bagian dari skema wajib belajar 13 tahun. Dengan demikian, setiap anak diharapkan mengenyam pendidikan PAUD sebelum melanjutkan ke jenjang dasar.

“Oleh karena itu, pengelola satuan PAUD harus terus diberikan penguatan agar memahami cara melayani anak usia emas sehingga mereka tumbuh menjadi generasi berkualitas,” katanya.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah penguatan gugus PAUD di setiap distrik. Gugus ini diharapkan menjadi model pembelajaran yang mampu meningkatkan mutu layanan di masing-masing satuan pendidikan.

“Melalui penguatan gugus PAUD, kami harapkan bisa menjadi contoh dalam memberikan layanan pendidikan di setiap satuan,” jelasnya.

Selain PAUD, Disdikpora Fakfak juga memberikan perhatian pada pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Saat ini, pihaknya tengah melaksanakan tes kemampuan akademik bagi peserta didik di PKBM.

“Kami juga melakukan penguatan pendidikan kesetaraan. Sekarang sedang dilakukan tes kemampuan akademik di setiap PKBM, sehingga pendidikan ini tidak lagi dipandang sebelah mata,” ungkap La Sadia.

Menurutnya, pendidikan kesetaraan menjadi solusi bagi anak tidak sekolah (ATS) di Fakfak. Melalui PKBM, anak-anak yang putus sekolah dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.

“Anak-anak tidak sekolah kami tampung di PKBM, sehingga ke depan angka anak tidak sekolah di Fakfak bisa semakin berkurang,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah pusat terus mendorong implementasi wajib belajar 13 tahun melalui berbagai program, termasuk revitalisasi PAUD dan bantuan pendidikan bagi tenaga pendidik.

“Ada advokasi dari pemerintah pusat, mulai dari revitalisasi PAUD hingga bantuan bagi guru PAUD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus bersinergi dengan pemerintah pusat guna menyukseskan program tersebut demi mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045.

“Harapannya, melalui sinergitas ini, mimpi menghadirkan generasi emas 2045 bisa terwujud, termasuk di Kabupaten Fakfak,” ujarnya.

Sebagai bagian dari implementasi di daerah, Disdikpora Fakfak juga telah melakukan sosialisasi serta pembentukan PAUD negeri, termasuk pengembangan PAUD yang terintegrasi dengan sekolah dasar.

“Bagi kampung yang belum memiliki PAUD, tetapi sudah ada SD dan ruang kosong, maka bisa dibentuk PAUD satu atap dengan SD,” jelasnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya pada jenjang PAUD, sekaligus memastikan lebih banyak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini.

“Strategi ini kami lakukan agar angka partisipasi sekolah meningkat dan anak-anak tidak lagi melewatkan pendidikan usia dini,” tutup La Sadia.