KBRN, Fakfak : Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, La Sadia menjelaskan, pihaknya tengah mempersiapkan proses akreditasi bagi satuan pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dalam rangka mendukung proses ini, Dinas akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dengan menghadirkan pemateri dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Papua Barat.

La Sadia menyebutkan, bimtek tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan satuan pendidikan dalam menyusun dokumen akreditasi. "Dokumen yang disiapkan harus sesuai dengan materi akreditasi dan tidak meleset dari delapan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan," jelasnya. Ia menambahkan bahwa delapan standar ini menjadi indikator penting dalam penilaian mutu satuan pendidikan.

Menurut data yang dihimpun Dinas Pendidikan Fakfak, jumlah satuan PAUD yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sebanyak 83 lembaga. Sementara itu, terdapat 113 satuan PAUD lainnya yang masih belum memiliki NPSN. Upaya akreditasi terus digencarkan agar semua satuan bisa memenuhi standar layanan pendidikan yang layak.

La Sadia juga menyampaikan lebih dari 70% satuan PAUD di Fakfak telah terakreditasi. Tingkat akreditasi pun bervariasi, mulai dari akreditasi C, B, hingga A. Hal ini mencerminkan adanya keseriusan dari lembaga-lembaga PAUD dalam menyiapkan diri memberikan layanan optimal kepada anak-anak usia dini.

Ia menekankan pentingnya layanan pendidikan usia dini sebagai fondasi pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Usia 0 hingga 6 tahun merupakan masa emas pertumbuhan yang harus didukung oleh layanan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, akreditasi menjadi instrumen penting dalam memastikan kualitas tersebut.

Menutup keterangannya, La Sadia menegaskan bahwa penguatan layanan PAUD melalui akreditasi adalah langkah strategis untuk mencapai target pembangunan SDM di masa depan. “Kita mengarah ke generasi emas 2045 dan menjawab tantangan isu global tahun 2030, di mana tidak boleh ada lagi anak usia 5-6 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan usia dini,” pungkasnya.