RRI.CO.ID, Fakfak – Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik menegaskan pentingnya disiplin administrasi dan tanggung jawab anggaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Tomage, Selasa 24 Februari 2026. Ia menilai perencanaan pembangunan harus realistis serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Di hadapan pimpinan daerah, DPRK, kepala kampung, pimpinan OPD, dan tokoh masyarakat, ia menekankan hasil Musrenbang menjadi dasar program tahun anggaran 2027 sehingga harus disusun terukur dan berorientasi jangka panjang.

“Perencanaan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal,” kata Donatus.

Menurutnya, kondisi keuangan kampung saat ini tidak lagi sebesar beberapa tahun lalu. Jika sebelumnya anggaran bisa mendekati Rp1 miliar, kini sebagian kampung hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp500 juta. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan tuntutan akuntabilitas pengelolaan dana.

Ia menjelaskan pemerintah pusat kini dapat memantau langsung laporan keuangan daerah sehingga setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepercayaan dibangun dari laporan yang tertib dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran,” ujarnya.

Wabup juga menyoroti perkembangan wilayah Tomage dan Bomberay yang mulai menunjukkan pertumbuhan setelah pembangunan infrastruktur membuka akses ekonomi. Data pemerintah mencatat jumlah penduduk meningkat, termasuk warga yang sebelumnya meninggalkan wilayah kini mulai kembali.

Masuknya investasi, lanjutnya, harus diimbangi tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya tertib administrasi kependudukan agar tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.

“Perpindahan penduduk harus dilengkapi dokumen resmi supaya tidak menimbulkan sengketa hak dan kepentingan,” tegasnya.

Donatus menekankan empat pilar tata kelola yang wajib dijalankan konsisten, yakni administrasi kepegawaian, aset, keuangan, dan kependudukan. Tanpa fondasi itu, pembangunan berisiko tidak berkelanjutan meski peluang dukungan pusat untuk infrastruktur di Kabupaten Fakfak tetap terbuka.

Ia berharap forum perencanaan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama membangun secara tertib, transparan, dan berorientasi manfaat bagi masyarakat, sehingga Tomage dapat berkembang sebagai kawasan pertumbuhan baru di wilayah Papua Barat.