Kementerian Haji Fakfak Buka Koordinasi Perizinan Bagi Travel Umrah

RRI.CO.ID, Fakfak - Setiap biro perjalanan atau travel umrah yang beroperasi dan merekrut jemaah di wilayah Kabupaten Fakfak diminta berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan legalitas travel sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian informasi kepada calon jemaah.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga, mengatakan pihaknya mengetahui adanya aktivitas travel umrah di lapangan, namun hingga kini belum banyak pimpinan travel yang melakukan koordinasi secara langsung dengan pemerintah.

“Terkadang permasalahan di lapangan adalah secara umum kami paham, kami tahu. Hanya saja dari pimpinan-pimpinan travel, sampai detik ini tidak pernah temui kami,” kata Murad.

Menurutnya, minimnya koordinasi tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang akurat terkait perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh masing-masing travel. Karena itu, ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi demi kepentingan dan keamanan jemaah.

Murad menegaskan setiap travel yang merekrut jemaah harus memiliki izin resmi. Jika sebuah travel tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Papua Barat, pihaknya menyarankan agar aktivitas perekrutan jemaah umrah di Fakfak dan sekitarnya dihentikan.

“Belas ini kan kami tidak punya niat lain, tapi untuk pengamanan jamaah itu harus punya izin yang resmi. Kalau tidak punya izin resmi di Papua Barat, maka sebaiknya dihentikan atau tidak merekrut jemaah umrah khusus di wilayah Fakfak dan sekitarnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Fakfak membuka ruang koordinasi bagi seluruh pimpinan travel yang ingin mengurus izin maupun rekomendasi perekrutan jemaah. Koordinasi tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan verifikasi data dan menyelesaikan berbagai kendala administrasi.

“Kami membuka diri, seluruh pintu buka pada saat jam kerja. Sebagusnya pimpinan-pimpinan travel bisa koordinasi ke kami, sehingga di mana kita verifikasi data mereka, di mana terganjalnya, di mana yang harus kita sama-sama perbaiki,” kata Murad.

Murad berharap seluruh travel umrah yang beraktivitas di Fakfak tidak menjalankan perekrutan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah juga memiliki komunikasi dengan pihak provinsi terkait travel yang hendak mengurus izin atau rekomendasi perekrutan jemaah umrah, sehingga persoalan legalitas dapat diselesaikan bersama demi keamanan jemaah.