RRI.CO.ID, Fakfak - Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Kampung Sanggram, Jumadi, memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2026. Penjelasan tersebut disampaikan saat Musyawarah Kampung Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Sanggram Tahun 2026 baru baru ini.

Dalam kesempatan itu, Jumadi mengatakan terdapat perbedaan ketentuan penerima BLT dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kampung harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam proses penetapan calon penerima bantuan.

Menurutnya, warga yang telah menerima bantuan sosial lain dari pemerintah tidak lagi menjadi prioritas penerima BLT kampung. Kebijakan tersebut bertujuan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan dukungan dari program lain.

Ia menjelaskan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan yang bersumber dari program Kartu Merah Putih tidak dapat menerima BLT kampung secara bersamaan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penerimaan bantuan ganda dalam satu keluarga.

Jumadi menegaskan bahwa pemerintah kampung berupaya menyalurkan bantuan secara adil dan tepat sasaran. Karena itu, proses pendataan dan verifikasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penjelasan tersebut mendapat perhatian dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah kampung. Warga diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan masukan terkait mekanisme penetapan penerima BLT.

“BLT sekarang berbeda dengan sebelumnya. Warga yang sudah menerima bantuan PKH maupun bantuan dari program Kartu Merah Putih tidak lagi menerima BLT kampung, sehingga bantuan dapat diberikan kepada warga lain yang benar-benar membutuhkan,” ujar Jumadi.

Pemerintah Kampung Sanggram berharap masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerataan bantuan sosial. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, manfaat BLT diharapkan dapat dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan.