RRI.CO.ID, Fakfak - Kepala Distrik Fakfak Barat, Abdullah Temongmere, berharap kesepakatan pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum menjadi awal yang baik. Ia juga berharap proses tersebut dapat menjadi contoh bagi kampung lain dalam mendukung pembangunan di wilayah Distrik Fakfak Barat.

Abdullah mengatakan, musyawarah bersama masyarakat pemilik hak ulayat perlu dilakukan sebelum pekerjaan pembangunan dimulai. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesepahaman sekaligus menghindari munculnya kendala selama proses pengerjaan jaringan listrik.

Menurutnya, komunikasi dan musyawarah dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya pemalangan oleh pemilik hak ulayat. Dengan adanya kesepakatan sejak awal, pekerjaan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih aman, lancar, dan sesuai rencana.

"Saya berharap ini menjadi awal yang baik di Kampung Porum dan bisa menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya, sehingga setiap pembangunan diawali dengan musyawarah bersama," ujar Abdullah Temongmere.

Ia menilai pembangunan jaringan listrik merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan pemilik hak ulayat. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga komunikasi agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Abdullah juga mengapresiasi masyarakat Kampung Porum dan pihak PLN yang telah membuka ruang dialog sebelum pekerjaan dimulai. Menurutnya, kesepakatan yang dicapai menjadi modal penting untuk menjaga kelancaran pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri musyawarah di Kampung Porum, Distrik Fakfak Barat, Kamis 6 agustus 2026. Ia berharap pola komunikasi dan musyawarah seperti ini terus diterapkan pada pembangunan berikutnya agar tidak terjadi kendala maupun aksi pemalangan di kemudian hari.