RRI.CO.ID, Fakfak - Masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat, masih menghadapi keterbatasan akses transportasi laut menuju sejumlah wilayah di Tanah Papua. Kondisi tersebut mendorong harapan agar jalur pelayaran langsung dari Fakfak menuju Manokwari dan Jayapura dapat kembali diaktifkan guna mempermudah mobilitas masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Fakfak menjelaskan bahwa keterbatasan armada menjadi salah satu penyebab belum tersedianya trayek reguler yang menghubungkan Fakfak secara langsung dengan Manokwari dan Jayapura.

Kepala PT Pelni Cabang Fakfak, Agus Zuldi Hermawan, mengatakan pihaknya terus berupaya mengusulkan penambahan armada kepada manajemen. Namun, hingga saat ini pelayanan kapal Pelni dari jalur barat ke timur masih terbatas dan hanya melayani hingga Pelabuhan Fakfak.

"Adanya keterbatasan, terutama dari sisi armada. Dari manajemen kami terus berupaya mengajukan permintaan penambahan kapal. Untuk trayek yang ada sekarang, jalur dari Jakarta ke timur hanya sampai Fakfak," kata Agus Zuldi Hermawan.

Ia menjelaskan, kapal yang melayani rute menuju Jayapura saat ini tidak melalui Fakfak, melainkan berlayar melalui Ambon, Sorong, Manokwari, Biak hingga Jayapura. Meski demikian, pada kondisi tertentu seperti masa angkutan Lebaran dan Natal-Tahun Baru, Pelni melakukan deviasi atau penambahan lintasan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menuju wilayah Papua.

Menurut Agus, hingga kini belum ada trayek reguler yang secara khusus menghubungkan Fakfak dengan Manokwari maupun Jayapura. Masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah tersebut masih harus transit di Sorong menggunakan KM Tatamailau, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kapal Pelni lainnya seperti KM Sinabung, KM Ciremai, atau KM Dobonsolo.

"Untuk regulernya memang belum terakomodir. Jadi masyarakat Fakfak yang ingin ke Manokwari atau Jayapura harus menggunakan KM Tatamailau ke Sorong, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kapal Pelni lainnya," ujarnya.

Agus menegaskan bahwa Pelni pada prinsipnya hanya bertindak sebagai operator yang menjalankan penugasan berdasarkan penetapan trayek dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena itu, usulan pembukaan trayek baru perlu diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, bupati, maupun gubernur kepada Kementerian Perhubungan.

"Kalau memang suatu wilayah ingin diusulkan trayek baru, usulannya bisa disampaikan oleh Dinas Perhubungan atau pemerintah daerah kepada Kementerian Perhubungan. Nanti kementerian yang akan mengevaluasi dan apabila disetujui, kami siap menjalankan penugasannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Agus mengakui tingginya kebutuhan masyarakat Fakfak terhadap layanan transportasi laut, terutama menuju Sorong, Manokwari, dan wilayah Papua lainnya. Namun, keterbatasan jumlah armada serta pola pelayanan kapal Pelni yang melayani banyak pelabuhan (multiport) membuat perusahaan belum dapat sepenuhnya memenuhi tingginya permintaan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan trayek agar kebutuhan transportasi masyarakat Fakfak ke wilayah Papua dapat terakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang.