KPPN Fakfak Perkuat Pelayanan Berstandar Internasional Terpadu

RRI.CO.ID, Fakfak – KPPN Fakfak terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Sosialisasi Implementasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan dilaksanakan di Aula Winder Fafia KPPN Fakfak, Senin 29 Juni 2026. Sosialisasi diikuti pegawai KPPN Fakfak dan seluruh perwakilan satker mitra. Kegiatan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kepala KPPN Fakfak, Bonny Adam, mengatakan pelayanan publik yang berkualitas harus dibangun melalui sistem yang baik. Karena itu, implementasi standar internasional menjadi salah satu langkah strategis.

ISO 9001:2015 diterapkan untuk memastikan setiap proses pelayanan berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Penerapan sistem tersebut juga mendorong budaya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Sementara itu, ISO 37001:2016 berfungsi sebagai pedoman dalam mencegah praktik penyuapan. Sistem ini mengatur mekanisme identifikasi risiko hingga pengendalian potensi pelanggaran integritas.

Selain implementasi ISO, peserta memperoleh materi mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Program tersebut menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

“ Kami menilai keberhasilan penerapan sistem mutu dan anti penyuapan membutuhkan dukungan seluruh satker mitra. Oleh sebab itu, sinergi antarinstansi terus diperkuat melalui kegiatan edukasi seperti ini” Ungkapnya.

Dalam Sesi diskusi memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami lebih dalam penerapan standar tersebut di lingkungan kerja masing-masing. Berbagai masukan dan pengalaman turut menjadi bahan evaluasi bersama.

Melalui sosialisasi tersebut, KPPN Fakfak berharap pelayanan kepada masyarakat semakin profesional, terpercaya, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyuapan. Komitmen terhadap integritas diharapkan menjadi budaya kerja yang terus terpelihara di seluruh lingkungan pelayanan keuangan negara.