RRI.CO.ID, Fakfak - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menerima kunjungan kerja Tim Bidang Penataan dan Pemberdayaan (TBP2) dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat dalam rangka penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Regional.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan tata ruang dan pemanfaatan lahan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kamis, 14 Mei 2026.

Kepala Kantah Fakfak, Muhamad Biarpruga mengatakan, kunjungan tim diawali dengan koordinasi bersama jajaran Kantah Fakfak guna menyatukan persepsi sebelum dilakukan pengumpulan data lapangan.

Menurutnya, tahapan awal ini penting agar seluruh proses penyusunan data berjalan sesuai standar dan kebutuhan daerah.

“Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menyamakan persepsi sebelum terjun langsung ke lapangan dalam rangka penyusunan NPGT Regional,” ujar Muhamad Biarpruga.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut difokuskan pada inventarisasi serta validasi data Area of Interest (AOI) di 13 kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tim akan melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah titik yang mengalami perubahan penggunaan lahan guna memastikan kondisi aktual di lapangan.

Menurutnya, verifikasi lapangan sangat diperlukan agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi terkini. Selain memantau perubahan fungsi lahan, tim juga melakukan pencocokan data spasial dengan dokumen tata ruang yang telah dimiliki pemerintah daerah.

“Verifikasi di lapangan dilakukan untuk memastikan data yang tersaji adalah data terkini sehingga dapat menjadi dasar yang akurat dalam penyusunan kebijakan tata ruang,” jelasnya. Data spasial hasil inventarisasi tersebut nantinya akan menjadi referensi penting bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam melakukan evaluasi dan revisi rencana tata ruang daerah.

Muhamad Biarpruga juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung penataan pertanahan yang tertib dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat di Papua Barat.