RRI.CO.ID, Fakfak - General Manager PT Pelindo Regional IV Fakfak, Silas Warfandu, mengakui keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam penataan area parkir dan pelayanan di pelabuhan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemisahan antara pelayanan penumpang dan barang di wilayah pelabuhan Kabupaten Fakfak.

Silas menjelaskan, saat ini lahan yang tersedia dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasional. “Terkait dengan lahan parkir ini, kita tahu memang Fakfak kan keterbatasan lahan. Nah lahan yang ada ini saat ini digunakan untuk peti kemas. Juga digunakan untuk pelayanan penumpang,” ujarnya.

Ia menambahkan, masih terdapat satu bidang lahan yang belum dapat dimaksimalkan karena statusnya merupakan kerja sama dengan pemerintah daerah. “Ada satu lahan lagi, maaf hari ini kita belum se-investasi di atas. Karena itu lahan yang dikerjasamakan dengan Pemda. Nah kami berharap ke depan lahan ini akan diperbaiki dan kita fokuskan lahan itu untuk jadi pelayanan,” katanya.

Menurut Silas, pihaknya tengah melakukan pembenahan secara bertahap di area pelabuhan. Jika pendapatan dari sisi komersial menunjukkan tren positif, Pelindo berencana melakukan pembersihan dan penataan lebih lanjut. “Ini saya lagi berbenah. Mungkin ke depan kalau saya lihat pendapatan di sisi komersi memang baik, kita mungkin akan bersihkan pelan-pelan dalam pelabuhan, termasuk penataan kaki lima, penjual. Itu ke depan jadi PR kami untuk melakukan perbaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penerapan sistem zonasi di kawasan pelabuhan. Zonasi tersebut akan memisahkan secara tegas area pelayanan penumpang dan pelayanan barang agar tidak lagi bercampur seperti kondisi saat ini.

“Jadi kita harus lakukan ada yang namanya zonasi. Di mana pelayanan penumpang dan pelayanan barang. Nah hari ini semua masih gabung jadi satu. Nah kami sebagai Pelindo juga bingung melakukannya karena keterbatasan lahan,” ungkap Silas.

Ia juga menyebutkan bahwa keterbatasan kewenangan atas lahan menjadi tantangan tersendiri. “Pelindo tidak punya lahan. Lahan yang ada, ada punya KSOP, ada juga punya Pemda, yang notabene saya tidak bisa berinvestasi di atasnya. Nah itu membuat kami terbatas untuk melakukan pemeliharaan dan pembenahan,” tegasnya.

Silas berharap ke depan terjalin kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan agar pengelolaan lahan dapat dioptimalkan demi peningkatan pelayanan. “Mudah-mudahan ke depan ada kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan KSOP sebagai otoritasnya. Kami berharap lahan-lahan ini bisa dikerjasamakan untuk demi pelayanan di Kabupaten Fakfak. Saat ini kami juga terus mempelajari pola distribusi penumpang dan barang setiap ada kunjungan, supaya setelah zonasi diterapkan kita bisa melakukan yang terbaik,” pungkasnya.