JARI Bantu Warga Sanggau Kelola Hutan untuk Masyarakat Sejahtera

RRI.CO.ID, Sanggau - Masyarakat di sekitar kawasan hutan Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, kini memiliki peluang untuk ikut mengelola kawasan melalui skema perhutanan sosial. Skema tersebut membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hutan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya.

Junior Program Officer JARI Indonesia Borneo Barat, Fikri RF mengatakan, perhutanan sosial merupakan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat bersama pemerintah. Di Kabupaten Sanggau, salah satu skema yang sedang didampingi JARI Indonesia Borneo Barat berada di Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang.

“Program perhutanan sosial merupakan program pemerintah yang memberikan akses kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk bisa mengelola hutan mereka. Jadi hutan itu diberikan izinnya kepada masyarakat,” ujar Fikri dalam Obrolan Green Radio di RRI Sanggau, Sabtu 29 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, perhutanan sosial memiliki lima skema, yakni hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, dan kemitraan. Di Desa Tanggung, masyarakat bersama pendamping memilih skema hutan desa yang cakupannya berada dalam wilayah desa tersebut.

“Makanya hadirlah salah satu skemanya hutan desa yang kami dampingi juga di Sanggau, tepatnya di Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang. Setelah kita di masyarakat sosialisasi, akhirnya dipilihlah skema hutan desa,” katanya.

Menurut Fikri, pemberian akses kepada masyarakat tidak berarti kawasan hutan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan kawasan karena tujuan perhutanan sosial adalah mempertemukan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis.

“Mari kita manfaatkan, tapi jangan lupa kelestariannya juga. Itu prinsipnya, maka moto perhutanan sosial itu sederhana, hutan lestari, masyarakat sejahtera,” ungkapnya.

Saat ini pendampingan di Desa Tanggung masih berada pada tahap pengusulan kepada pemerintah pusat. JARI Indonesia Borneo Barat juga mendampingi proses penyusunan aturan di tingkat desa agar masyarakat terlibat langsung dalam menentukan bagaimana kawasan akan dikelola.