Susana Dorong Kesadaran Keimigrasian Masyarakat Wilayah Perbatasan

RRI.CO.ID, Sanggau - Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena menegaskan, pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap persoalan keimigrasian, khususnya di wilayah perbatasan. Menurutnya, edukasi keimigrasian menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko pelanggaran hukum lintas negara.

"Kegiatan ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, agar cerdas dalam berimigrasi, aman dalam beraktivitas, dan terlindungi dari berbagai risiko keimigrasian," kata Susana, Selasa 11 Agustus 2026.

Kata Wabup, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kabupaten Sanggau memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai membawa peluang besar di berbagai sektor, namun juga berpotensi memunculkan persoalan keimigrasian yang perlu diantisipasi bersama.

"Kita juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi permasalahan keimigrasian, termasuk tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta keberangkatan ke luar negeri melalui jalur dan dokumen yang tidak sesuai ketentuan," ujarnya.

Susana menilai, pengetahuan masyarakat mengenai prosedur keimigrasian yang benar menjadi kebutuhan penting di wilayah perbatasan. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat mengenali hak, kewajiban, serta risiko yang dapat mengancam keselamatan diri maupun keluarga.

"Melalui desa binaan imigrasi, edukasi dan informasi keimigrasian dapat didekatkan langsung kepada masyarakat. Desa tidak hanya menjadi objek dalam program ini, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun kesadaran dan pengawasan keimigrasian secara partisipatif," ungkapnya.

Ia berharap, program Desa Binaan Imigrasi tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, melainkan mampu membangun budaya kewaspadaan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat koordinasi dengan aparat dan instansi terkait guna mendukung deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah perbatasan.