RRI.CO.ID, Entikong - Kepala DPM-Pemdes Kabupaten Sanggau, Alian mengungkapkan, pelaksanaan Pilkades serentak 2027 menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga penyesuaian regulasi baru. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan lancar.

“Tantangan pertama adalah minimnya anggaran di tingkat desa. Dengan adanya efisiensi anggaran, banyak kebutuhan yang tidak dapat terakomodasi secara maksimal,” kata Alian, Selasa, 4 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran berdampak langsung pada operasional panitia pemilihan di tingkat desa. Kondisi ini membuat pemerintah desa harus menyesuaikan besaran biaya yang dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades.

“Kalau sebelumnya biaya untuk panitia tingkat desa bisa mencapai sekitar Rp500.000 per orang per bulan, sekarang mungkin hanya sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000 sesuai kemampuan keuangan desa. Itu menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Alian menyebut, adanya perubahan regulasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkades 2027. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang membawa sejumlah ketentuan baru.

“Jika aparatur desa mencalonkan diri sebagai kepala desa, saat mendaftar mereka masih dapat diberikan cuti. Namun setelah memperoleh nomor urut sebagai calon, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dan tidak dapat kembali menjadi aparatur desa apabila tidak terpilih,” jelas Alian.

Ia menambahkan, aturan baru juga mengubah ketentuan bagi kepala desa petahana yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkades. Menurutnya, kepala desa petahana kini tetap dapat menjalani masa cuti hingga proses penetapan kepala desa terpilih selesai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.