RRI.CO.ID, Entikong - Kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah melalui sistem open dumping dinilai perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan persoalan baru di daerah. Penerapan kebijakan tersebut harus diikuti dengan dukungan nyata agar pemerintah daerah mampu menjalankannya secara optimal.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marselinus, mengatakan pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, setiap regulasi yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

"Pemerintah pusat harus mengkaji ulang kebijakan pengelolaan sampah melalui open dumping dan menyertakan dukungan anggaran agar penerapannya selaras di daerah," kata Yeremias Marselinus dalam Dialog RRI Sanggau Menyapa, Selasa 4 Agustus 2026.

Ia menilai kebijakan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan aturan tanpa dukungan anggaran. Pemerintah daerah akan menghadapi berbagai kendala apabila dibebani kewajiban tanpa disertai sumber pembiayaan yang memadai.

Yeremias menjelaskan pengelolaan sampah membutuhkan sarana, prasarana, serta teknologi yang memerlukan biaya tidak sedikit. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menerbitkan kebijakan, tetapi juga memberikan dukungan fiskal kepada daerah.

Menurutnya, penyediaan anggaran menjadi faktor penting agar pemerintah kabupaten dan kota dapat memenuhi standar pengelolaan sampah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif tanpa membebani kemampuan keuangan daerah.

"Daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, kebijakan nasional perlu diselaraskan dengan kondisi riil di lapangan agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru," ujarnya.

Yeremias berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah sebelum menerapkan kebijakan secara menyeluruh. Masukan dari daerah dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih realistis dan mudah diterapkan.