RRI.CO.ID, Entikong - Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi juga melalui pembinaan yang berkelanjutan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau, Anselmus mengungkapkan, langkah tersebut penting guna mencegah pelanggaran sekaligus membangun budaya kerja yang profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Pembinaan, Ia mengatakan, menjadi bagian penting dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Menurutnya, ASN perlu terus diingatkan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada profesinya sebagai pelayan masyarakat.

"Pembinaan terus kami lakukan agar ASN memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan utamanya bukan semata-mata memberikan sanksi, tetapi membentuk aparatur yang disiplin, profesional, dan berintegritas," ujar Anselmus dalam Dialog Sanggau Menyapa di RRI Sanggau, Kamis 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memiliki kewajiban yang sama untuk menaati aturan kepegawaian. Karena itu, pembinaan dilakukan kepada seluruh aparatur tanpa membedakan status kepegawaiannya.

"ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik," katanya.

Menurut Anselmus, keberhasilan pembinaan disiplin tidak hanya diukur dari sedikitnya pelanggaran yang terjadi, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran ASN untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan menaati aturan tanpa harus diingatkan.

"Mari bekerja dengan hati, bekerja dengan benar. Ingat kita sudah disumpah. Bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa," ungkapnya.

Anselmus berharap, seluruh ASN terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, budaya disiplin yang tumbuh dari kesadaran setiap aparatur akan memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.