RRI.CO.ID, Entikong - Pemerataan layanan air bersih di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran daerah. Efisiensi anggaran berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan, termasuk pengembangan infrastruktur air bersih yang dibutuhkan pada musim kemarau saat ini.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marselinus mengatakan, penyesuaian anggaran memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut, sambungnya, turut berdampak pada upaya peningkatan layanan air bersih di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau.

"Sebelumnya APBD Kabupaten Sanggau diperkirakan sekitar Rp2,1 triliun, tetapi setelah efisiensi anggaran menjadi sekitar Rp1,6 triliun. Pengurangan anggaran tersebut tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, termasuk sektor infrastruktur," ujar Yeremias dalam Dialog Sanggau Menyapa di RRI Sanggau, Senin 28 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pembangunan jaringan maupun peningkatan layanan air bersih memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan terhadap akses air bersih terus meningkat, terutama saat musim kemarau ini yang menyebabkan pasokan air di sejumlah wilayah mulai berkurang.

"Perbaikan dan pengembangan jaringan air bersih tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, kami berharap ada langkah-langkah strategis agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat ditingkatkan meskipun anggaran mengalami penyesuaian," katanya.

Menurut Yeremias, keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat. Ia menilai diperlukan inovasi pendanaan dan pengelolaan agar pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah.

"Kami mendorong PDAM tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga mencari berbagai peluang dan terobosan yang dapat mendukung pengembangan layanan air bersih. Dengan begitu, pemerataan pelayanan kepada masyarakat tetap bisa diwujudkan," ungkapnya.

Pengembangan layanan air bersih, diharapkannya, tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, PDAM, dan berbagai pihak diperlukan agar kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi secara berkelanjutan.