RRI.CO.ID, Entikong - Pelaksana tugas (Plt). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sanggau, Agun Sugianto menegaskan, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga saat ini, realisasi kepesertaan pekerja rentan baru mencapai 13.101 orang atau 66,78 persen dari target 19.619 peserta, sehingga masih terdapat kekurangan 6.518 peserta.

"Masih ada kekurangan kepesertaan pekerja rentan yang perlu kita kejar. Karena itu, evaluasi ini menjadi langkah untuk memperkuat sinergi seluruh pihak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai," kata Agun Sugianto saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau, Selasa, 21 Juli 2026.

Ia menjelaskan, kepesertaan pekerja rentan tersebar di 15 kecamatan dan 163 desa. Para peserta didaftarkan pada dua program dasar BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja.

"Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebagian pekerja masih menganggap kepesertaan ini sama seperti BPJS Kesehatan, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif," ujarnya.

Menurut Agun, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Langkah tersebut di antaranya melalui pendataan ulang pekerja rentan, penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa, serta mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

"Ke depan kami akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah desa, dan pihak swasta agar perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan semakin luas. Literasi kepada masyarakat juga akan terus ditingkatkan agar mereka memahami manfaat jangka panjang dari program ini," ucapnya.

Ia berharap target kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Sanggau dapat terus meningkat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai, perlindungan jaminan sosial merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan ekstrem di daerah.