RRI.CO.ID, Entikong – Keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan dalam pengawasan wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang mencapai 967 kilometer. Kepala Kanwil DJBC Kalbar, Budi Harjanto mengatakan pengawasan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Bea Cukai, sehingga diperlukan sinergi dengan berbagai pihak.

“Penguatannya tentu dengan berkolaborasi. Makanya tadi kita lihat ada berbagai macam instansi, mulai dari TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan juga masyarakat,” kata Budi Harjanto usai kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai di Entikong, Rabu 24 Juni 2026.

Menurutnya, jumlah personel Bea Cukai yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Ia menjelaskan, di Bea Cukai Entikong jumlah pegawai hanya sekitar 90 orang, sedangkan di Bea Cukai Sintete sekitar 40 orang.

“Kalau kita lihat, dengan perbatasan yang panjangnya 967 kilometer, seluruh petugas Bea Cukai di Kalimantan Barat hanya sekitar 400 orang,” ungkapnya.

Budi menjelaskan pengawasan wilayah perbatasan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Bea Cukai. Karena itu, ia menyebut dukungan berbagai instansi dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah masuknya barang ilegal.

“Kalau dibagi satu-satu menjaga perbatasan, satu pegawai harus menjaga sekitar dua kilometer. Jadi tidak bisa kalau sendiri, tentunya kita harus bersinergi,” ucapnya.

Ia mengatakan sejumlah keberhasilan penindakan yang dilakukan Bea Cukai selama ini juga merupakan hasil kerja sama lintas instansi. Dikatakan, sinergi tersebut melibatkan unsur TNI, Kepolisian, BAIS, dan masyarakat.

“Penindakan yang baru kami rilis di Kanwil juga berhasil karena adanya sinergi dengan unsur TNI, Kepolisian, BAIS, dan masyarakat,” katanya.

Budi berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna mengoptimalkan pengawasan di wilayah perbatasan. Menurutnya, kerja sama lintas instansi menjadi kunci dalam mencegah penyelundupan barang ilegal ke Indonesia.