RRI.CO.ID, Entikong - Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mengupayakan pembangunan perekonomian yang diperkuat melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini menjadi instrumen penting dalam menyediakan data akurat guna mendukung perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, Hakim Azizi, menyampaikan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi memiliki berbagai tantangan di lapangan, salah satunya terkait keterbukaan pelaku usaha dalam menyampaikan data usaha secara jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, informasi mengenai pendapatan perusahaan sering kali menjadi bagian yang sensitif sehingga memerlukan pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap tujuan pendataan yang dilakukan BPS.

“Sensus ekonomi bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh, karena itu kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya,” ungkap Hakim Azizi dalam Dialog RRI Sanggau Menyapa, Selasa 9 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi berbeda dengan data perpajakan. BPS hanya menggunakan data yang diperoleh untuk keperluan statistik dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lain di luar tugas statistik nasional, kerahasiaan data responden juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

“BPS selalu menyajikan data dalam bentuk makro atau agregat sehingga identitas dan informasi individu maupun perusahaan tetap terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Selain itu, Hakim menyampaikan bahwa data hasil sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah melihat perkembangan ekonomi daerah secara rinci. Data tersebut nantinya akan diolah oleh BPS Republik Indonesia untuk menghasilkan berbagai indikator yang menggambarkan kondisi usaha, perkembangan sektor ekonomi, hingga tingkat penyerapan tenaga kerja di daerah.

Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh dari masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Sanggau telah menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pendataan di lapangan.

Sebanyak 440 petugas kata Hakim, diterjunkan dalam kegiatan sensus ekonomi, terdiri dari 385 petugas lapangan dan 35 orang pengawas. Sebelum bertugas, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan mengenai etika pendataan, teknik wawancara, serta tata cara pengumpulan data yang sesuai standar BPS. Setiap petugas lapangan ditargetkan mendata sekitar 300 hingga 400 unit usaha selama pelaksanaan sensus berlangsung.

“Petugas telah dibekali pelatihan, agar mereka mampu menjalankan pendataan secara profesional, menjaga etika, serta memberikan pemahaman yang baik kepada responden mengenai pentingnya sensus ekonomi,” katanya.

Menurutnya, data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi meliputi nama perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), jumlah tenaga kerja, kepemilikan sertifikat halal, kepemilikan izin BPOM, hingga informasi mengenai pendapatan perusahaan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Hakim berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sanggau dapat berpartisipasi aktif serta memberikan data yang jujur dan valid kepada petugas. Dengan data yang berkualitas, hasil sensus ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran nyata kondisi perekonomian daerah serta menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau.