RRI.CO.ID, Entikong – Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki menyampaikan keberadaan guru honorer dinilai masih menjadi persoalan serius di daerah, termasuk di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, kebijakan terkait pembatasan tenaga honorer disebut menimbulkan keresahan di kalangan guru.

“Surat edaran terkait guru honorer sangat meresahkan masyarakat. Ketika kebutuhan tenaga pendidik belum terpenuhi, seharusnya jangan ada pembatasan,” kata Hendrikus Hengki di Sanggau pada Kamis, 21 Mei 2026.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan solusi yang jelas terhadap nasib para guru honorer. Penyelesaian status tenaga honorer dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kalau memang ada solusi, selesaikan persoalan guru honorer yang ada sekarang. Pastikan mereka mendapat kepastian status kepegawaian,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kebijakan pengangkatan PPPK yang dinilai masih membebani pemerintah daerah. Kondisi tersebut dianggap menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dengan kemampuan anggaran terbatas.

“Jangan sampai beban PPPK akhirnya kembali ditanggung pemerintah daerah. Kemampuan APBD daerah tentu berbeda dengan daerah di Pulau Jawa,” jelasnya.

Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kondisi daerah sebelum menerapkan kebijakan terkait tenaga honorer. Ia berharap kebijakan pendidikan dapat memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi guru honorer di daerah.