RRI.CO.ID, Entikong - Perkembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau menunjukkan dinamika yang tidak stabil dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan buruh.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sanggau, Abdul Rahim, menyebutkan bahwa fluktuasi jumlah buruh dan dunia usaha tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Meski demikian, ia menilai situasi umum di Sanggau masih tergolong aman dan kondusif bagi aktivitas usaha.

Menurutnya, menjaga kondusivitas di lingkungan kerja menjadi kunci utama agar hubungan industrial tetap harmonis. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan tenaga kerja serta stabilitas produksi perusahaan.

APINDO, lanjut Rahim, secara aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah melalui audiensi. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan kondisi tenaga kerja.

"Sejauh ini belum pernah terjadi gejolak antara buruh dan pemerintah, artinya ada kesepahaman yang terus dijaga bersama," ungkap Abdul Rahim dalam Dialog RRI Sanggau Menyapa, Jumat 1 Mei 2026.

Selain itu, pihaknya juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap buruh lapangan, khususnya yang berstatus kontrak. Langkah ini dilakukan guna memastikan hak dan kewajiban pekerja tetap berjalan sesuai ketentuan.

Ia mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antara buruh di wilayah desa dan perkotaan terkait upah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan hidup serta kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

Tambahnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Kabupaten Sanggau. Namun, nilai UMK yang berada di kisaran Rp3 juta lebih dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.

Tingginya biaya hidup di Sanggau kata Abdul, menjadi salah satu tantangan utama bagi para pekerja. Hal ini menjadi perhatian serius bagi APINDO dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ke depan.