RRI.CO.ID, Entikong - Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyebut, semangat otonomi daerah perlahan mulai bergeser dari makna sesungguhnya. Hal itu ia sampaikan usai memimpin apel peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman Kantor Bupati Sanggau, Senin 27 April 2026.

Otonomi, jelasnya, mengamanatkan Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya dalam kerangka NKRI. Sebab, kepala daerah adalah orang yang mengetahui persis persoalan daerahnya, karakteristik, budaya, dan lingkungannya.

"Sayangnya, saat ini tak diberikan kewenangan yang cukup. Kalau kita lihat sekarang ini, otonomi daerah dalam definisinya sudah bergeser dari makna sesungguhnya," ungkap Bupati Ontot.

"Kita berharap pusat jangan hanya lips service, sekedar narasi. Mestinya harus dinyatakan dalam sebuah tindakan. Karena Undang-undang yang memayungi otonomi daerah itu sudah jelas. Hari ini kan ulur tarik. Banyak juga (kewenangan, red) yang sudah diambil (oleh pemerintah pusat, red),” sambung dia.

Ia mengaku tak masalah kewenangan daerah diambil alih pemerintah pusat, jika daerah tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, atau ada indikasi melanggar aturan. Ia berharap, definisi soal otonomi itu lebih disesuaikan lagi.

“Saya berharap di hari-hari yang akan datang, kita menyesuaikan definisi itulah. Di hari yang sangat indah dan berbahagia untuk daerah, sebenarnya saya malas juga melaksanakannya. Karena hari-hari ini kita dibredel juga kewenangannya. Tadi disinggung soal transfer daerah,” terangnya.

Ontot menilai, sepanjang tak menyentuh lima aspek yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (peradilan), dan moneter atau fiskal, mestinya daerah dapat diberikan kewenangan. Ontot juga menyayangkan potensi daerah yang ‘lari’ ke pemerintah pusat.

“Kalau kita jujur, potensi daerah diserahkan ke daerah, diatur daerah, saya kira kita bisa berjalan. Kalau ini, diambil ya bagaimana?Pemerintah pusat juga harus memahami ini, jangan sekedar narasi,” tutupnya. (Abang Indra).