RRI.CO.ID, Entikong - Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) terus memantau situasi di lapangan pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Langkah ini dilakukan guna memastikan stabilitas stok dan mencegah potensi penyimpangan distribusi di wilayah perbatasan.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UM Kabupaten Sanggau, Nurtianti, menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas dalam penetapan harga, namun fokus pada fungsi pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat agar penggunaan BBM tetap tepat sasaran.

"Kami tetap melakukan pengawasan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku bagi kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi maupun non-subsidi," ungkap Nurtianti dalam dialog RRI Sanggau menyapa, Senin 20 April 2026.

Nurtianti mengungkapkan, pihaknya memahami kecerdasan masyarakat dalam menyiasati perubahan harga ini. Ia meyakini konsumen di Sanggau akan bertindak bijak dalam menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing untuk menjaga performa mesin tetap optimal.

"Kekhawatiran kami adalah terjadinya perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi ke subsidi, yang mana terdapat sasaran-sasaran khusus yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan," ujarnya.

Tantangan utama saat ini kata Nurtianti adalah mencegah terjadinya penimbunan yang dapat memicu kelangkaan di tingkat pengecer. Sehingga Disperindagkop Sanggau berkomitmen untuk menjaga agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum.

Guna memaksimalkan pengawasan, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta memantau distribusi BBM di SPBU. Sinergi antara pemerintah dan warga diharapkan mampu menjaga ketersediaan energi tetap stabil dan mendukung roda perekonomian masyarakat Sanggau tetap berjalan lancar.