RRI.CO.ID, Entikong - Pemulihan pascabencana tidak hanya sebatas perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga mencakup pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Sebab tanpa adanya regulasi yang jelas, proses pemulihan sering kali berjalan lambat, tidak terkoordinasi, dan berpotensi menimbulkan ketimpangan bantuan.

Pada posisi ini peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Hal ini sebagai upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Sanggau terus diperkuat melalui strategi kentongan siaga yang berfokus pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sanggau, Indra Jamiluddin menjelaskan bahwa langkah pemulihan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang menitikberatkan pada perbaikan dan pemulihan seluruh aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat. Sasaran utama dalam pemulihan pascabencana adalah mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula, termasuk melalui reboisasi serta perbaikan di berbagai sektor penting.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya membangun kembali fisik yang rusak, tetapi juga memastikan seluruh sektor kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal,” ungkap Indra Jamiluddin dalam Obrolan Kentongan RRI Sanggau, Selasa 17 Maret 2026.

Indra mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah terkait PNBP Nomor 15 Tahun 2011, terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus pemulihan, yakni perumahan, ekonomi, infrastruktur, sosial, dan sektor lainnya yang terdampak bencana. Rekonstruksi daerah terdampak seperti banjir dan longsor menjadi hal yang sangat penting, dengan prinsip membangun kembali lebih baik dari kondisi sebelumnya serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang.

Menurutnya, dalam tahap pasca tanggap darurat, BPBD melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya asesmen dan kajian lapangan untuk mendata kerusakan fasilitas rumah dan fasilitas umum, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terdampak. Selanjutnya, dilakukan penentuan program jangka pendek dan jangka panjang, koordinasi dengan instansi terkait, serta mobilisasi sumber pendanaan dari berbagai pihak seperti APBD, APBN, hingga dukungan lainnya.

“Pendataan yang akurat menjadi kunci utama dalam menyusun perencanaan, termasuk dalam merancang mitigasi dan risiko bencana ke depan,” katanya.

Indra menjelaskan, melalui strategi kentongan siaga diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap potensi bencana di masa mendatang. Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi pendukung dalam mempercepat pemulihan karena sistem informasi berbasis digital dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan, memantau distribusi bantuan, serta meningkatkan transparansi serta integrasi antara regulasi dan teknologi akan menghasilkan sistem yang lebih modern dan responsif.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat dapat kembali hidup normal, bahkan lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana, dengan kebijakan yang tepat, koordinasi yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat," ucapnya.